JAKARTA, batamtoday - Anggota DPR Bobby Rizaldi dari Partai Golkar mengatakan, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) saat ini tidak tepat karena bersamaan dengan kenaikan BBM pada April nanti.  

"Angka tambahan inflasi bisa melebihi 1 persen sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," kata dia, Senin (19/3/2012).  

Terkait menurunnya subsidi listrik di kisaran 64 Triliun, Bobby menilai persoalannya disebabkan penurunan pengajuannya dikarenakan mundurnya jadwal COD PLTU 10 ribu MW. Namun, lanjut Bobby, hal tersebut dapat dicover dengan manajemen bauran energi gas yang belum dimasukkan ke perhitungan seperti swap Gajah Baru 40 MMBTUD.  

Menurut Bobby, kenaikan subsidi dari Rp40 triliun menjadi Rp64 triliun disebabkan kenaikan dollar dan Indonesia Crude Price (ICP). 

Terkait kenaikan BBM, Bobby menegaskan, apabila kenaikan BBM di dalam APBN-P menyebabkan subsidi meningkat Rp123 triliun menjadi Rp178 triliun lebih baik dibatalkan kenaikannya.  

Tanggapan Bobby tersebut menjawab pernyataan Kemenkeu Agus Martowardojo yang mengatakan apabila subsidi listrik di kisaran Rp64,9 triliun menyebabkan pembangkit tidak beroperasi.  

Pada kesempatan berbeda, Agus mengatakan, salah satu yang bisa menurunkan biaya operasi PT Perusahaan Listrik Negara adalah jika BUMN itu mendapatkan gas. Namun, floating storage regasification unit (FSRU) Teluk Jakarta belum selesai dan program percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) juga terlambat. Kondisi itu membuat pembangkit listrik milik PLN hingga saat ini harus menggunakan BBM dan membuat subsidi listrik membengkak. 

Terkait subsidi listrik, pembahasan subsidi telah sampai di Badan Anggaran DPR dan pemerintah akan mendiskusikan dengan badan tersebut terkait rekomendasi Komisi VII soal penurunan subsidi listrik.