Value For Money Anggaran Publik

Oleh: Edy Sutriono, SE, MM, M.SE

Penyusunan anggaran negara/daerah atau sektor publik tradisional lebih mendasarkan kepada kebutuhan belanja/pengeluaran dengan jalan menambah atau mengurangi jumlah anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu kinerja pelaksanaannya diukur dari seberapa besar penyerapan atau realisasi anggaran semata.

Tak heran pada akhir tahun anggaran seringkali bila terjadi kelebihan sisa anggaran yang belum digunakan, kemudian dipaksa dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Penerapan konsep Value for Money (VfM) diyakini dapat memperbaiki anggaran negara/daerah yang bersifat tradisional menuju akuntabilitas dan memperbaiki kinerja pemerintah yang good governance. Konsep ini sesungguhya bukan hal baru, namun akhir-akhir ini sering diperbincangkan ketika membicarakan efektivitas anggaran negara/daerah.

Vfm pada dasarnya bahwa alokasi anggaran publik diarahkan untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. VfM dapat tercapai apabila pemerintah menggunakan sumber daya yang dibutuhkan dengan biaya paling kecil untuk mencapai hasil yang optimum untuk tujuan bernegara.

Implementasi VfM anggaran negara/daerah dalam rangka menjawab tuntutan publik dan anggapan bahwa anggaran publik sangat dekat dengan inefisiensi, pemborosan, dan kebocoran sebagaimana pelaksanaan anggaran tradisional.

Value for money berupaya dalam mengelola anggaran publik berdasarkan prinsip '3E' yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta equity-equality. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif dengan ruh reformasi.

Pengelolaan keuangan negara telah memberikan rambu-rambu bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip ekonomi dalam VfM menekankan kepada pelaksanaan anggaran sektor publik bahwa dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dengan jumlah dan mutu tertentu dengan harga yang terendah atau wajar. Dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah merupakan sumber daya tersebut atau seringkali disebut sebagai input. Konsep ekonomi akan membandingkan antara input dengan input value. Selanjutnya prinsip kedua yaitu efisiensi yang memfokuskan ketercapaian hasil dari pelaksanaan anggaran (atau sering disebut output) yang menggunakan jumlah input yang rendah.

Efisiensi membandingkan antara output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan prinsip ketiga, efektivitas secara sederhana merupakan perbandingan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan atau pelaksanaan anggaran (outcome) dengan output.

Dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai, dapat berupa misalnya kegiatan pengumpulan sampah adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara prinsip tambahan dalam VfM yakni equity bahwa anggaran pemerintah harus dapat memberikan kesempatan sosial yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dan equality memuat prinsip bahwa adanya pemerataan/kesetaraan penggunaan dana atau anggaran pemerintah.

Sementara itu indikator kinerja penerapan VfM anggaran negara/daerah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisien) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Indikator kinerja tersebut harus dapat diketahui secara luas dan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran negara/daerah.

Pemerintah dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja VfM bagi pemerintah berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan penyempurnaan. Demikian juga indikator tersebut akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran.

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit kerja pemerintah. Pengembangan indikator kinerja sebaiknya memusatkan perhatian pada pertanyaan mengenai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan. Pemerintah juga telah melaksanakan Spending Review (SR) dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA). Sedangkan bagi masyarakat dapat menggunakan indikator kinerja tersebut sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik anggaran pemerintah.

Dengan demikian manfaat konsep value for money pada anggaran sektor publik antara lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai hal penting dalam pelaksanaan akuntabilitas publik.

Penulis adalah ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

---