PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ada Gejala Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan Kurang Disukai karena Membosankan
Oleh : Syajarul
Jum\'at | 03-05-2019 | 09:52 WIB
haripinto_sos_bintan.jpg honda-batam
Anggorta DPD Kepri Haripinto Tanuwidjaja memberikan Sosialisasi Empat Pilar kepada Buruh SBSI, Tokoh Masyarakat dan Agama se-Kabupaten Bintan

BATAMTODAY.COM, Bintan - Senator Haripinto Tanuwdijaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, generasi muda sekarang kurang begitu menyukai pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, karena materinya menoton dan membosankan, karena diulang-ulang dari waktu ke waktu.

"Ada gejala beberapa alasan, pelajaran tersebut kurang disukai diantaranya adalah karena tidak sesuai dengan bidang studi mereka, materi hanya mengulang apa yang sudah pernah mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya dan metode pembelajaran yang cenderung membosankan," kata Haripinto saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar kepada Buruh SBSI, Tokoh Masyarakat dan Agama se-Kabupaten Bintan di Gedung Sarba Guna Pujasera Sumber Rezki, Bintan pada 25 Maret 2019 lalu.

Menurut Haripinto, alasan yang pertama perlu diberikan penjelasan kepada mahasiswa bahwa mempelajari ilmu sesuai dengan bidangnya saja tidaklah cukup untuk bekal ketika mereka lulus kuliah.

"Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% keberhasilan seseorang tidak ditentukan pada penguasaan bidang ilmunya, namun pada kepribadiannya. Dengan menyadari pentingnya kepribadian ini diharapkan mahasiswa lebih tertarik pada mata kuliah ini," katanya.

Alasan-alasan tersebut, lanjutnya menerangkan, bahwa saat ini ada permasalahan mengenai SDM (dosen atau guru pengajar) mata kuliah atau pelajaran Pancasila maupun kewarganegaraan.

"Bahan-bahan pendukung perkuliahan yang terkait dengan Pancasila dan kewarganegaraan sebenarnya sangat banyak. Tulisan dalam jurnal, majalah, buku maupun internet sangat mencukupi untuk digunakan sebagai bahan ajar," ungkapnya.

Namun persoalan ini juga tidak dapat ditimpakan sepenuhnya kepada dosen pengajar karena secara kuantitatif jumlah mereka masih sangat terbatas, sehingga yang terjadi satu dosen dapat mengajar banyak kelas atau sering terjadi juga, karena keterbatasan pengajar.

"Akibatnya kelas pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan ditangani oleh dosen yang tidak berkompeten dalam bidang tersebut. Persoalan materi terkait pula dengan metode pembelajaran yang berujung pada SDM juga. Sehinggga perlu kiranya kedepan dilakukan upgrading bagi pengajar Pancasila dan pelatihan untuk calon dosen pengajar Pancasila," katanya.

Editor: Surya