Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemprov Kepri Kaji Kebijakan Antisipasi Kenaikan BBM
Oleh : ocep
Selasa | 13-03-2012 | 18:57 WIB

BATAM, batamtoday - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai meninjau langkah antisipasi untuk dampak dari kebijakan kenaikan BBM pada 1 April mendatang.

Gubernur Kepulauan Riau M Sani mengatakan Pemerintah Provinsi sudah menggelar rapat dengan seluruh lembaga pemerintah dan negara yang ada di Kepri untuk membangun kebijakan pengendalian dampak kenaikan BBM.

Dalam rapat tertutup tersebut, juga dihadiri Kepala BP Kawasan, Kapolda Kepri, Kajati Kepri, Kepala Bea dan Cukai Batam, Danrem Kepri, Danlanal dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota se-Kepri.

"Dari hasil rapat antisipasi kenaikan BBM, kesimpulannya kami membangun lima kebijakan untuk mengantisipasi," ujarnya, Selasa (13/3/2012).

Ia meminta Pertamina agar menjaga ketersediaan pasokan BBM dan memperlancar pasokan sehingga bisa membantu menekan kenaikan harga.

"Perlu diperhatikan kelancaran supply BBM oleh Pertamina," katanya.

Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi juga akan meminta BPH Migas agar ada penambahan kuota bagi Kepri pada tahun ini sehingga kelangkaan seperti tahun lalu tidak terulang.

Untuk jumlah kuotanya, maka ia minta kepada Pemerintah Kota/Kabupaten harus menyusun kuota BBM yang akurasinya sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini bagian dari upaya untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan menekan inflasi.

Selain itu, Pertamina juga diminta agar menambah SPBU apung untuk nelayan yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM.

"Pemerintah juga akan berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penimbunan," sambungnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan langkah antisipasi dan pengawasan, baik penimbunan dan pasokan kebutuhan pokok.

Untuk pengawasan, Pemprov akan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Tim Pengawasan Pemerintah Provinsi hinga Pemkot/Pemkab.

Tim tersebut diketuai Wakil Gubernur Kepri Soeryo Respationo, sedangkan Wakilnya Kapolda Kepri Jotje Mende.

Sementara, untuk mengendalikan harga pasar, kebijakan yang akan diambil adalah operasi pasar.

"Langkah selanjutnya sosialiasi kepada masyarakat, menjelaskan kenapa harga BBM naik," katanya.

Gubernur sendiri menyatakan optimistis dengan kebijakan yang ada ini, tidak akan terjadi kelangkaan BBM pada tahun ini seperti kondisi tahun lalu.

"Kita harus optimistis, termasuk yakin kuota akan ditambah," ujarnya.