KPK Bakal Tindak Lanjuti Progres Penarikannya

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Koordinator Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk wiliyah Kepri, Riau, Jambi dan Sumsel, Aida Ratna Zulaiha menegaskan akan menindaklanjuti progres penarikan mobil dinas milik Pemprov Kepri yang hingga kini masih dikuasi eks pejabat, yayasan dan LSM.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada sebanyak 46 unit mobil dinas (sebelumnya ditulis 36) dengan rincian 19 unit di tangan eks pejabat dan 27 unit lainnya dipakai oleh LSM dan yayasan.

"Data itu kita peroleh, ketika KPK turun ke Kepri dan menemukan adanya aset yang dikuasai mantan pejabat dan yayasan serta LSM," ujarnya, Senin (9/4/2019) kemarin.

Ia menegaskan, bila para eks pejabat, yayasan serta LSM yang masih menggunakan mobil itu enggan untuk mengembalikannya, maka pihaknya akan merampas aset milik daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat dirinya bersama tim akan kembali turun ke Pemprov Kepri untuk menindaklanjuti progres penarikan mobil tersebut. "Kalau tidak dikembalikan ya kita akan rampas, untuk sanksi lihat aturannya nanti," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun kembali mengimbau kepada pihak-pihak yang masih menggunakan aset milik daerah itu untuk segera mengembalikan kepada daerah.

"Sekali lagi kita imbau, kembalikan mobil itu karena ini juga atas arahan dari KPK," pintanya, Selasa (9/4/2019).

Setelah adanya ultimatum pengembalian mobil itu oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), lanjut Nurdin, pihaknya telah menyurati orang-orang yang menggunakan aset milik Pemprov Kepri itu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui persis bagaimana progres pengembalian mobil itu pasca Pemprov Kepri menyurati pihak-pihak yang menggunakan mobil tersebut.

"Karena mobil itukan sudah dipakai sebelum saya menjabat," katanya.

Editor: Gokli