Pemerintah Jangan Phobia untuk Digulingkan

JAKARTA, batamtoday - Rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dihindari lagi ,dikarenakan keadaan harga minyak dunia yang makin tinggi sehingga akan memerlukan serapan dana APBN yang cukup besar untuk mensubsidi BBM nasional. 

Arif Poyuono, Ketua Presidium Nasional Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengatakan dari rencana kenaikan BBM  yang akan menuai protes dari berbagai elemen masyarakat terutama dari elemen buruh dan mahasiswa membuat pemerintah phobia akan digulingkan oleh parlemen jalanan yang memang sudah kesal dengan kinerja pemerintah SBY-Budiono yang terkesan seperti lameduck dalam memberikan rasa keadilan bagi rakyat terutama dalam masalah korupsi yang makin menggurita dan mafia-mafia penyelundup BBM bersubsisdi yang tidak ditindak secara optimal ditambah lagi SBY-Budiono akan menaikan harga BBM bersubsidi. 

"Sebaiknya pemerintah harus mulai sekarang jujur kepada rakyat untuk menerangkan persoalan mengenai ketidakmampuan pemerintah dalam memanajemen anggaran negara untuk memikul bebansusbsidi BBM. Jika ini tidak dilakuka sangat mungkin aksi penolakan BBM akan berujung pada pengulingan pemerintahan," kata Arif dalam rilisnya kepada batamtoday, Sabtu (10/3/2012). 

Arif menyebutkan seringkali pemerintah mengklaim tentang fundamental ekonomi makro yang kuat dan kesejahteraan meningkat serta angka kemiskinanan menurun tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebab jika memang fundamental ekonomi kuat dan sistim keuangan pemerintah kuat mengapa harus menaikan harga BBM serta tidak mampu mensusbsidi bagi rakyat  

"Mengapa rakyat melakukan protes terhadap kenaikan BBM ini artinya bahwa klaim-klaim yang dilakukan oleh pemerintah nol besar dan hanya pencitraan saja dan ini terbukti bahwa dengan naiknya harga BBM maka tingkat kesejahteraan rakyat serta daya beli masyarakat akan semakin menurun," tambahnya. 

Kenaikan BBM, lanjutnya tentu saja akan berdampak besar bagi tingkat kesejahteraan buruh ,sebab kenaikan Upah Minum Kota/Kabupaten pekerja pada tahun 2012 yang hanya berkisar 8-10 persen tidak sebanding dengan dampak kenaikan harga- harga barang dan biaya transportasi yang hampir 50 persen akibat naiknya harga BBM. Artinya kenaikan Upah Minimum 2012 yang baru saja ditetapkan  tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan buruh . 

Selain berdampak pada tingkat kesejahteraan buruh dan purchasing power buruh, kenaikan BBM  dan tarif dasar listrik juga akan berdampak ancaman PHK besar besaran oleh perusahaan akibat perusahaan beroperasi pada tingkat biaya operasi yang tinggi ,selain itu kenaikan harga BBM juga akan menyebabkan perusahaan perusahaan untuk membayar upah minimum kota/kabupaten sesuai yang disepakati. 

Subsidi BBM dan Listrik Lebih Banyak Dinikmati Para Mafia  

Sementara itu, Arif juga mengatakan perbandingan antara besaran susbsidi BBM dalam APBN yang setiap tahunnya dikeluarkan pemerintah dengan penjualan kendaraan bermotor diindikasikan bahwa BBM subsidi banyak yang bocor alias diselundupkan. 

Dia menyebutkan tahun 2011 terjadi kebocoran atau peyelewengan BBM bersubsidi dengan modus penyelundupan dijual keluar negeri dan dijual ke sektor industri sebab pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2011 hanya 7 persen sedangkan subsidi BBM naik hampir 27 persen.  

Arif mencontohkan, seperti Batam yang merupakan daerah industri dan berbatasan langsung dengan negara tetangga acap kali terjadi kelangkaan BBM terutama solar dan premium, yang notabene merupakan kebutuhan utama rakyat. 

"Seperti yang terjadi di Batam, karena ulah para mafia. Tangkap para penyelundup BBM bersubsidi di Batam yang mengunakan kapal tanker yang sudah berjalan lama," pungkasnya.