BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai kalau 'Serangan Fajar' merupakan hal yang selalu berulang-ulang di setiap momen menjelang pemilihan umum (pemilu). Bahkan dia menyebut jika hal tersebut menjadi hal yang mendatangkan frustrasi.

"Isu ini, harus diperjelas atau dituntaskan oleh kandidat presiden dan wakil presiden. Harusnya para calon ini bicara yang agak keras tentang ini," ungkap Fahri Hamzah dalam program talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (2/4/2019) malam lalu, yang mengangkat tema 'Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop untuk Serangan Fajar?'.

Fahri juga menyebutkan seorang pejabat di kementerian yang tengah melakukan silaturahmi, kemudian menyerahkan uang, dan bahkan disaksikan oleh banyak orang.

"Tindakan pejabat itu bukan suatu tindakan yang terpuji. Betapa tidak luhurnya kita," sesal inisitor Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, seraya menilai kalau saat ini banyak pejabat publik memiliki cita rasa atau moral yang rendah.

Anggota DPR RI dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai terdapat dua masalah dalam peristiwa ini yakni money politic dan korupsi politik. Kedua masalah tersebut menjadi kegagalan sistem yang saat ini terjadi.

"Saya menganggap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti yang dialami politisi Golkar, Bowo Sidik Pangarso merupakan hal-hal yang sudah biasa terjadi. Apalagi terjadi menjelang pemilu," katanya.

Fahri pun menceritakan bagaimana rendahnya ‘harga’ anggota Dewan bagi pengusaha di daerah. Kala itu Fahri pernah duduk bersama dalam sebuah acara dan anggota dewan hanya 'dihargai' Rp 2,5 juta.

"Di suatu daerah kami duduk dengan asosiasi kopi. Ketuanya berpidato terus membagikan uang Rp 2,5 juta ke anggota DPR. Saya marah, begitu rendah sekali cita rasa menghargai demokrasi, dengan gampang memberikan uang," tutur dia yang mengaku pada kasus serupa, sempat beradu argumen panjang dengan anggota DPR lain.

Namun, Fahri menegaskan jika seorang anggota DPR wajib mengetahui cara keluar dari masalah tersebut. 

Editor: Surya