BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam berdemokrasi. Dulu ada anggapan kalau Presiden Soeharto jatuh, bangsa ini akan bubar. Kekhawatiran serupa juga terjadi pada Pemilu tahun 1999 dan saat peralihan kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati Sukarnoputri.

Namun ketakutan akan terjadinya perpecahan pada peristiswa-peristiwa besar semua tak terjadi. "Jadi tak benar bila peralihan kekuasaan akan menyebabkan perpecahan," ujar Hidayat dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema 'Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai' di Gedung DPR/MPR, Jakarta (25/3/2019).

Karena itu, Hidayat meminta semua pihak tidak memperbesar ketakutan bila dalam Pemilu 2019 akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi HNW, Pemilu adalah peristiwa rutin terjadi setiap lima tahun serta merupakan hal yang biasa.

"Untuk itu kita harus berkontestasi dengan baik. Sudah sekian Pemilu seharusnya akan menjadikan kita semakin baik. Pemilu mempunyai rujukan yang kuat, ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Kontestasi yang terjadi pada tahun ini akan mendewasakan rakyat Indonesia," kata Hidayat.

Dengan dasar hukum yang kokoh seharusnya masalah-masalah yang ada sudah selesai. Dirinya sepakat bahwa pada Pemilu 2019 harus tercipta suasana damai.

Meski demikian ditegaskan, untuk menciptakan suasana yang damai, tidak hanya ditekankan pada kontestan Pemilu, partai politik dan Capres-Cawapres, namun pihak-pihak lain juga diharap untuk melakukan hal yang sama.

"Bisa jadi yang menghadirkan suasana tak damai bukan kontestan Pemilu namun pihak ketiga," ungkapnya.

Untuk menciptakan suasana damai, Hidayat berharap media massa jangan menjadi tim sukses pada salah satu pihak peserta Pemilu. Bila ini terjadi dikhawatirkan media massa akan menulis berita tak sesuai dengan fakta. Dirinya tak hanya meminta media massa berlaku adil, aparat keamanan yang menjadi bagian dari pemerintahan diharapkan melakukan hal serupa, adil.

Bila adil, salah satu azas Pemilu yakni Luber Jurdil, tercipta maka Pemilu damai yang diinginkan terwujud. "Bila Pemilu Luber Jurdil maka kedamaian akan tercipta," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat meminta agar kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah jangan diartikan sebagai menyebar kebencian atau hoax.

Bila ada kritik, disarankan kritikan yang ada dibalas dengan argument yang lebih kuat. "Bila kritik dianggap hoax, itu justru yang akan membikin resah," ungkapnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily yang hadir dalam Diskusi Empat Pilar tersebut, mengatakan Pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi, diatur dalam konstitusi yang mengatur sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun sekali.

"Cara ini disebut sebagai cara yang paling beradab. Kita dituntut berpikir jernih dalam memilih pemimpin, kepada semua agar memanfaatkan Pemilu dengan sebaik-baiknya," kata Ace..

Menurut Ace, sebagai peralihan kekuasaan yang beradab maka dalam kampanye diharapkan peserta Pemilu, partai politik dan Capres-Cawapres, menyampaikan visi dan misi.

"Dalam kampanye tentu harus menyampaikan harapan baru. Pemilu sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sarana untuk 'fastabiqul khairat'. Bila ini terjadi maka kekhawatiran yang ditakutkan, yakni perpecahan, tak akan terjadi," kata politisi Partai Golkar.

Pada tahun 2019 ini, adalah Pemilu yang ada berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pada tahun ini, Pemilu Presiden dan Legislatif dilakukan serentak.

"Ini bukan sesuatu yang mudah namun menjadi tantangan baru. Kali pertama Pemilu serentak diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan gara-gara Pemilu kita terpecah," katanya.

Editor: Surya