PKP

Tak Ada Alasan Curigai KPU Curang, Semua Parpol Sudah Validasi DPT Sendiri
Oleh : Irawan
Sabtu | 16-03-2019 | 08:16 WIB
diskusi-dpt-mpr.jpg honda-batam
Diskusi Empat Pilar MPR 'Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019' bersama anggota MPR dan pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo di Media Center DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/3/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai politik (Parpol) selama ini telah melakukan validasi sendiri daftar pemilih tetap (DPT) untuk meminimalisir kekhawatiran akan terjadinya pemilih ganda.

Sehingga jika tiba-tiba muncul ada 17 juta DPT tak wajar tentu saja membingungkan masyarakat. "Jadi, tak ada alasan untuk khawatir dan apalagi mencurigai KPU akan curang dalam Pemilu 2019 ini. Karena semua Parpol dan kedua Tim Capres-Cawapres sama-sama memvalidasi seluruh DPT itu secara transparan," tegas Aria Bima, anggota MPR RI dari Fraksi PDIP, di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Hal itu disampaikan Aria Bima dalam diskusi Empat Pilar MPR 'Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019' bersama anggota MPR Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi dan pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo di Media Center DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan.

Dalam memvalidasi DPT misalkan di daerah pemilihannya Jawa Tengah V, menurut dia, melibatkan tim sukses dirinya yang mencapai 1.700 orang.

Karena itu kalau ada kecurigaan terkait DPT ganda, DPT tak wajar seperti WNA masuk DPT, orang yang sudah meninggal, pindah rumah, tanggal lahir sama, dan sebagainya, semua bisa divalidasi.

"WNA misalnya, KPU sudah membereskan sebanyak 200-an. Bukan puluhan ribu seperti diisukan," jelas Arya Bima.

Sedangkan anggota MPR, Viva Yoga dari Fraksi PAN yang merupakan tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Sandiga Uno, membenarkannya dan menegaskan jika pihaknya tak ada upaya untuk mendelegitimasi KPU. Hanya mengkritisi adanya DPT tak wajar seperti kasus yang terjadi Banyuwangi, di mana satu KK mencapai 200 orang, sehingga perlu diverifikasi faktual.

"KPU, Bawaslu dan Dukcapil merespon dengan baik dan sudah memperbaikinya semua itu. Termasuk BPN yang mempermasalahkan 17.553.708 DPT tak wajar itu. Sebab, ada 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember dan 2.359.304 lahir di 1 Januari. Termasuk alm Bapak saya," ujar Viva yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Setelah dilakukan hasil perbaikan DPT kedua yang dilakukan oleh KPU, yang jumlahnya di dalam dan luar negeri sebanyak 192.828.520 pemilih.

"Jadi, protes BPN semata untuk mengkritisi kinerja KPU agar partisipasi rakyat meningkat dan legitimasi eksekutif dan legislatif yang terpilih akan semakin baik. Target KPU sebesar 77,5 persen pemilih pun akan tercapai," pungkasnya.

Dalam soal kisruh DPT ini, Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019.

Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang. "Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number," ujarnya.

Editor: Surya