PN Batam Tandatangani Pakta Integritas Wujudkan Lingkungan Bebas Korupsi

BATAMTODAY.COM, Batam - Wilayah kerja Mahkamah Agung (MA) RI terus berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean governance) di seluruh wilayah peradilan.

Komitmen tersebut diturunkan baik Peradilan Umum maupun khusus. Tak terkecuali Pengadilan Negeri Kelas IA Batam. Hal ini ditandai dengan digelarnya acara bertajuk "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Batam", Jumat (15/03/2019).

Ketua PN Batam DR Syahlan dalam amanahnya mengatakan, agenda tersebut merupakan turunan dari MA RI. Wilayah peradilan Indonesia ikut memerangi berbagai hal buruk yang berhubungan dengan korupsi.

"Kita tahu bahwa wilayah peradilan di bawah MA RI tengah berkomitmen untuk menciptakan Pemerintahan yang baik. Agar memberikan pelayanan sesuai asas-asas yang berlaku," kata Syahlan.

Pelayanan kata Syahlan, termasuk pungutan-pungutan liar. Sebab kata Syahlan, perilaku semacam itu tidak cocok sama sekali dengan azas Good and clean governance. "Makanya, seluruh stakeholder yang ada sama-sama kita berantas korupsi. Karena korupsi sangat bertentangan dengan azas Good and clean governance," tambah Syahlan.

Sementara itu, Humas PN Batam Taufik Abdul Halim Nainggolan menambahkan, kegiatan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Jadi sebagai aparatur sipil negara, tentu tunduk pada aturan itu. Dan ikut mensukseskan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi. Tentu ini mempercepat dan memperlancar semua urusan," katanya.

Dalam kegiatan tersebut disertai dengan penandatangan intregritas di atas baliho berukuran besar. Yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Batam, PTNU Tanjungpinang, unsur TNI-Polri, Pemko Batam, Kejari Batam dan lintas agama

Editor: Dardani

---