Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sebelum Naikkan BBM, Pemerintah Harus Lakukan Dialog Terbuka dengan Stakeholders
Oleh : Surya Irawan/Dodo
Selasa | 06-03-2012 | 13:26 WIB

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah diminta melakukan dialog terbuka dengan masyarakat luas sebelum mengambil kepeutusan menaikkan BBM. Dengan tujuan  untuk mencari titik temu atau solusi terbaik dalam mengambil suatu keputusan. Pemerintah harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para Kadin, Organda, perusahaan/industri, akademisi dan masyarakat luas yang akan menerima dampak kenaikan BBM tersebut.

"Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi keputusan yang dimbil pemerintah harus melibatkan orang banyak, sehingga bila terjadi masalah dalam penagmbilan keputusan tersebut, pemerintah tidak menanggung sendiri resikonya dikarenakan luasnya dampak kenaikan BBM itu," kata Muhammad Firdaus, anggota Komisi XI DPR RI, Selasa (6/3/2012). 

Menurutnya, meskipun pemerintah telah malakukan langkah antisipatif dari  dampak kenaikan itu dengan cara memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT, Raskin dll), tentu sifatnya hanya sementara karena bantuan tersebut tidak berimbang dengan beban hidup yang masyarakat  hadapi selama ini. Hal ini sudah menjadi kajian yang komprehensif yang telah dilakukan pemerintah, agar dampak sosial dan politik yang dapat merugikan semua komponen bangsa dan negara ini tidak terjadi.

Kesulitan hidup yang masyarakat hadapi saat ini sudah semakin berat, sehingga pemerintah tidak boleh lupa kepada mereka dan hanya berpihak kepada sekelompok orang saja yang selama ini selalu  menikmati adanya kenaikan BBM.  

"Betul memang, apapun keputusan yang pemerintah ambil selalu mempertimbangkan kondisi perekonomian luar negeri yang sangat sangat mempengaruhi perekeonomian kita, akan tetapi pemerintah jangan lupa stabilitas keamanan bangsa dan negara ini lebih utama untuk diselamatkan, agar apa yang kita inginkan bersama bisa tercapai yaitu terciptanya masyarakat yang adil,aman dan sejahtera," kata dia.  

Pilihan ini memang ibarat pil pahit yang harus ditelan pemerintah, akan tetapi kalau sudah dilakukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan bangsa dan negara ini yaitu rakyat Indonesia yang telah memilih pemerintah secara demokratis dan aman tentu semua keputusan dapat menadapatkan jalan terbaik.