PKP

Mewaspadai Propaganda Rusia Pada Pesta Demokrasi 2019
Oleh : Redaksi
Rabu | 13-02-2019 | 17:40 WIB
propaganda-rusia.png honda-batam
Ilustrasi propaganda Rusia. (Foto: Ist)

Oleh Akbar Maulana

AKHIR-AKHIR ini publik diramaikan dengan istilah "Propaganda Rusia". Beberapa waktu lalu Capres nomor urut 01, Jokowi, menyatakan bahwa kubu lawannya telah menggunakan "Propaganda Rusia" atau "Firehose of Falsehood" dalam (kampanye) perpolitikan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemakaian istilah Propaganda Rusia oleh Jokowi ternyata tidak hanya mendapat respons kubu lawannya di Pilpres 2019, tapi oleh Rusia melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia mengatakan negaranya tak ikut campur dalam kontestasi Pilpres di Indonesia, dikutip dari akun Twitter resmi Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, @RsEmbJakarta.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menjelaskan pernyataan Propaganda Rusia yang dilontarkan oleh calon presiden mereka tidak merujuk pada negara tertentu (Rusia), melainkan terkait sebuah istilah. Ace menjabarkan Propaganda Rusia atau firehose of falsehood yang dipakai kubu Prabowo. Kubu Prabowo disebut memakai cara yang memancing kontroversi, menuduh lawan politik melakukan kebohongan, hingga membuat masyarakat takut.

Hal ini mengarah pada pernyataan Prabowo-Sandiaga yang memiliki kemiripan dengan ciri di atas. Selain kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Paslon nomor urut 02 tersebut mengulang-ulang mengangkat isu kriminalisasi nelayan dan juga kepala desa yang disampaikan pada debat pertama.

Ace juga membeberkan, sebelumnya masyarakat diperdengarkan retorika tahun 2030 Indonesia bubar, Indonesia Punah, 99% rakyat Indonesia hidup pas-pasan, Tempe setipis ATM, Menteri Pencetak Utang, harga-harga bahan pokok melambung tinggi, chickhen rice di Singapura lebih murah daripada di Indonesia, kriminalisasi ulama, antek asing, antek aseng, selang cuci darah di RSCM dipakai 40 orang, Hardi meninggal bunuh diri di Grobogan karena terlilit utang, tampang Boyolali, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, 7 kontainer kertas suara, dan lain-lain.

Isu-isu tersebut memang berhasil membuat kegaduhan politik, yang berdampak pada meningkatnya tensi isu politik menjelang Pilpres 2019.

Propaganda Rusia atau dikenal dengan Firehouse of Falsehood ini merupakan teknik propaganda yang memiliki ciri khas melakukan kebohongan-kebohongan nyata (obvius lies) guna membangun ketakutan publik. Tujuannya mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi politik lawannya yang dilakukan lebih dari satu kali atau secara terus menerus (repetitive action).

Propaganda ala Rusia dikenal pada 2014 saat negeri itu akan mencaplok Semenanjung Krimea, Ukraina. Rusia mempergunakan segala macam informasi palsu dan saluran secara masif dan terencana untuk mengaduk opini.

Menanggapi polemik tersebut, Guru Besar FISIP UI, Arbi Sanit, mengatakan propaganda ala Rusia adalah upaya mencuci otak. Arbi menjelaskan, dalam konteks Indonesia kekinian, propaganda ala Rusia bertujuan mencuci otak masyarakat kelas bawah. Arbi juga mengkritik kebijakan KPU yang dinilai terlalu lama dalam memberikan masa kampanye bagi calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden. Masa kampanye yang terlalu lama dimanfaatkan para peserta Pemilu untuk melancarkan propaganda-propaganda.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengungkapkan, pernyataan itu dikeluarkan Jokowi mengingat adanya bahaya yang ditimbulkan dari metode kampanye tersebut. Semburan kebohongan ini mengancam keutuhan negara. Usman mengungkapkan, penggunaan propaganda Rusia terindikasi dari dipakainya konsultan asing oleh Paslon oposisi.

Rekam jejak memanfaatkan konsultan asing sudah terlihat sejak Pilpres 2014 dan 2009 lalu. Dia melanjutkan, pada 2009 Capres oposisi juga telah menggunakan konsultan asing. Saat itu, dia berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. "Tapi yang minta memang Pak Prabowo dan Bu Mega sendiri tidak suka dengan itu," kata Usman.

Dengan propaganda ala Rusia, yang terus menerus diulang-ulang dapat mencuci otak masyarakat, sehingga data-data objektif tidak akan ada nilainya lagi. Pabrikasi fitnah dan hoaks yang dilakukan secara masif akan mempengaruhi masyarakat dan kualitas demokrasi kita.

Untuk itu, masyarakat dituntut cerdas dalam menanggapi semburan isu-isu yang mengemuka di media massa maupun media sosial, jangan sampai dengan mudahnya termakan fitnah maupun hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Jangan sampai momen lima tahunan ini merusak tali persaudaraan dan pertemanan hanya karena perbedaan pilihan politik. Dewasalah dalam berpolitik.*

Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial Politik