BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengelolaan transportasi di Jabodetabek diperlukan adanya satu atap koordinasi dari pengelolaan transportasi Jabodetabek. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunci.

Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya menanggapi hasil rapat terbatas pengelolaan transportasi di Jabodebatek, Selasa (8/1/2019).

"Sebagai Mendagri saya nanti akan terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bekasi, Bogor, Depok, Tanggerang, Tangsel dan Pemerintah Pusat itu atas satu sistem koordinasi. Jangan sampai misalnya, menentukan stasiun transit saja antara Pemda DKI, Pemda Jabar, Pemda Banten antara BUMN, antara kementerian saling tumpang tindih," kata Tjahjo.

Ia juga menyampaikan nantinya akan mencoba mengkoordinir pengelolaan transporasi Jabodetabek dimana, dimana ditingkat pusat langsung dikoordinir Presiden dan Wakil Presiden.

"Yang intinya adalah satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena dampak dari kemacetan di Jabodetabek hampir 100 triliun. Ssekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta-Bekasi sampai ke Jakarta-Bogor, Depok, Jakarta-Tangerang Tanggerang Selatan, Depok. Intinya Jabodetabek terintegrasi ," katanya.

Tjahjo juga menjelaskan saat ini transportasi dari airport (bandar udara) sudah ada bus-nya , ada LRT-nya, ada MRT-nya yang akan terintegrasi. Presiden memberikan arahan agar n mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk secepatnya saling ketemu.

"Ini kalau bicara masalah Jabotabek itu sudah ada Perpresnya, peraturannya ada tapi tidak pernah jalan, sudah diputuskan jadi secepatnya karena sudah mencapai kerugian yang luar biasa dari dampak kemacetan, jadi roda transportasinya bisa ada alternatifnya dan faktor kemacetannya juga akan bisa diurai," kata Tjahjo.

Dia akhir keterangannya, Tjahjo menjelaskan bahwa yang penting ada kesepakatan dari tiga gubernur, yang kemudian nanti akan dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada pemda agar ada satu manajeman, satu pengorganisasian.

"Ini harus kompak tiga gubernur yang penting masing-masing Pemda diberikan otoritas, nanti akan diputuskan dalam rapat jalur Bapak Wapres," pungkasnya.

Editor: Surya