Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Temui Mendag dan Dirjen BC, Nurdin Usulkan Kepri Jadi Kawasan Logistik Berikat
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 08-01-2019 | 10:16 WIB
kawasan-berikat.jpg Honda-Batam
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat berbincang dengan Mendag Enggartiasto Lukito dan Dirjen BC Heru Pambudi. (Ist)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun menginginkan Provinsi Kepri menjadi kawasan logistik berikat. Dengan menjadi kawasan atau pusat logistik berikat, akan ada kemudahan serta sistem yang efisien. Semuanya untuk meningkatkan daya saing Kepri dan juga menekan inflasi.

"Kami ingin Kepri sebagai Kawasan Logistik Berikat. Apalagi, Kepri berhadapan langsung dengan banyak negara tetangga. Posisi ini harus memberi keuntungan besar untuk negeri ini," kata Nurdin, usai menghadiri Pelantikan Kepala BP Batam di Kementerin Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Usulan itu disampaikan Nurdin setelah berbincang dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito dan Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, di sela-sela pertemuan di Kemenko Perekonomian. Bagi Nurdin, dengan Kepri menjadi Kawasan Logistik Berikat, banyak keuntungan yang didapat.

Pemerintah, pada September 2015 memang mengeluarkan kebijakan ekonomi volumen II dengan membentuk Pusat Logistik Berikat (PLB). PLB diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi, serta mendukung pertumbuhan industri-industri domestik, termasuk kelas kecil dan menengah, meningkatkan investasi asing dan lokal serta dapat membantu membina Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik.

PLB merupakan gudang logistik multi fungsi yang digunakan oleh importir dan eksportir untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari luar wilayah pabean Indonesia dan/atau dari tempat lain di wilayah pabean Indonesia. Tetapi, Nurdin ingin di Kepri lebih besar kepada logistik sembako.

Selain itu, hal ini juga untuk mempermudah masuknya investasi di Kepri. Menurut Nurdin, dengan posisi yang strategis, Kepri bisa menjadi hub logistik di Indonesia, Asia.

"Ini semua untuk percepatan pembangunan dan pembukaan lapangan kerja," kata Nurdin.

Editor: Gokli