Tidak Ada Status Quo bagi Pulau Berhala

Tidak Ada Status Quo bagi Pulau Berhala

Oleh : Juhari/Dodo

Selasa | 21-02-2012 | 12:58 WIB

Syam daeng sedang berpidato dalam acara sukuran di Gedung Nasional Dabo

LINGGA, batamtoday - Syam Daeng Rani selaku tim pengacara Alias Wello cs dalam memperjuangkan Pulau Berhala menyatakan keputusan Mahkamah Agung RI mengenai Pulau Berhala yang masuk dalam administratif Kabupaten Lingga bersifat final.

"Tidak ada lagi status quo untuk Pulau Berhala," tegasnya saat mengadakan syukuran kembalinya Pulau Berhala ke pangkuan Kepri, Senin (20/2/2012) malam tadi.

Sedangkan mengenai gugatan siapa yang sebenarnya penggugat yang dikabulkan oleh MA, menurutnya tidaklah penting. Namun yang terpenting adalah apa yang dilakukan keduanya bertujuan sama, dan kemenangan tersebut adalah kemenangan masyarakat Kepri secara keseluruhan.

Daeng juga mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Provinsi Jambi dalam konsep pembangunan kedepannya jauh lebih siap dibandingkan Provinsi Kepri.

"Dengan kembalinya Pulau Berhala ke pangkuan Kepri, pemerintah daerah Kabupaten maupun Provinsi, hendaknya berbuat nyata dalam pembangunan ataupun peningkatan perekonomian masyarakat Pulau Berhala serta pulau-pulaus ekitarnya, sehingga jangan sampai masalah Pulau Berhala hanya dianggap sebagai suatu perebutan marwah saja, namun mengabaikan dari hakekat dan tujuan Reformasi yang bertujuan menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Bamsoet Ajak Seluruh Komponen Bangsa Dukung Prabowo Perangi Oligarki Politik dan Ekonomi di Indonesia

BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sampai 6 Maret

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dinilai Belum Capai Sasaran Dan Tujuan

Kemendagri Minta Pemda Intensifkan Peran TPID Pantau Harga Bahan Pokok Selama Ramadan

Ketua DPD RI Apresiasi Pemerintah Intervensi dalam Penurunan Harga Tiket Pesawat

Melly Goeslaw Dorong Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Pencipta Lagu di Era Digital

Kejari Bintan Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi Wisata Mangrove Teluk Sebong

Simbol Perjuangan dan Persatuan di Tanjung Uma, Pemerintah Diminta Permudah Legalisasi Masjid Syiah Kuala

Tanpa Perintah Pengadilan, Ketua Komisi III DPR Nilai Pembongkaran Purajaya Batam Bermasalah

Terdakwa Anton Akui Gunakan Nomor Maroko Promosikan Situs Judi Online di Batam

Pemko dan BP Batam akan Direstrukturisasi, Pejabat Tak Bisa Ikuti Ritme Terancam Tersingkir

Kejari Batam Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi RSUD Embung Fatimah ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang

Pemprov Kepri Perkuat Kolaborasi dengan Kanwil Kementrian Hukum, Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bupati Karimun Bakal Evaluasi Pejabat Eselon II

Tuntaskan Masalah Sampah, Pemko Batam Perkuat Armada dengan 14 Unit Arm Roll