Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Scrap Kapal di Tengah Laut Resahkan Warga
Oleh : Ali/Dodo
Senin | 20-02-2012 | 17:50 WIB
scrap-kapal.gif Honda-Batam

Inilah kapal yang di-scrap alias dipotong-potong oleh PT Sintai Shipyard di tengah laut. (Foto: Ali/batamtoday).

BATAM, batamtoday - PT Sintai Shipyard disebut melakukan pemotongan (scrapping) kapal berbobot ribuan ton di tengah laut. Akibatnya, aktivitas itu membuat resah nelayan sekitar Tanjunguncang karena limbah yang dihasilkan mencemari laut. 

Informasi yang di himpun di lapangan, menyebutkan kegiatan pemotongan kapal Skandi Pioner itu telah berjalan sejak tiga minggu yang lalu. Namun nelayan melihat ada keanehan pada kapal berukuran sekitar 70 meter itu, pasalnya pemotongan dilakukan tdak di darat. 

"Aktivitas pemotongan kapal itu tidak di darat, apa iya dibenarkan memotong di laut? Sehingga laut sekitar tercemar dengan limbah potongan itu," ujar Atan, nelayan di Tanjunguncang ketika melakukan pemantauan aktivitas PT Sintai Shipyard, Senin (20/2/2012). 

Melalui informasi yang diterima nelayan ini melalui karyawan melakukan pemotongan, kapal ini bekas melakukan survei minyak di laut lepas. Sehingga terdapat bagian atas kapal  ratusan pipa yang berfungsi untuk penyaluran minyak. Ketika dipotong-potong pipa tersebut, terangnya lagi, ada minyak yang keluar sehingga mencemari laut sekitar. 

"Kami telah mendatangi perusahaan karena aktivitas itu membuat laut ini dicemari minyak. Tapi kedatangan kami tidak direspon, sehingga kami meminta pemerintah (Bapedal Kota Batam-red.) bertindak," ujar Dolah, nelayan lainnya. 

Sementara itu, Erfan, Ketua Lembaga Peduli Lingkungan (Lapeli), yang dijumpai bersamaan dengan nelayan mengatakan, aktivitas perusahaan ini telah melanggar ketentuan. Sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah, menyikapi pemotongan kapal yang dilakukan di perairan yang telah mencemari laut sesukanya. 

"Dalam hal lingkungan yang menyangkut banyak kelelamatan banyak jiwa pemerintah harus tegas. Bila pemerintah tidak tegas dalam menyikapi ini, tentu akan menjatuhkan wibawa pemerintah itu sendiri. Harus ada langkah yang diambil agar ada efek jera bagi perusahaan yang lain, dengan mencabut izin perusahaan ini tentunya," ujar Erfan.