BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin menegaskan politik uang menjadi sumber masalah demokrasi. Hal itu berpotensi memicu suburnya korupsi.

Ia mengatakan, politik uang juga menghalangi orang-orang yang punya kemampuan dan integritas berkontribusi membangun bangsa. Politikus Golkar ini menilai, mereka yang berkuasa karena menyuap rakyat akan berkeinginan untuk mengembalikan modalnya.

Menurut dia, tingkat perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap dengan demokrasi langsung. Mahyudin berpendapat, demokrasi langsung membutuhkan masyarakat yang sejahtera sehingga tidak mudah disuap.

"Jujur menurut pandangan saya bangsa kita tidak 100 persen siap untuk demokrasi secara langsung, demokrasi langsung memang lebih efektif di negara-negara maju yang berpendapatan perkapitanya di atas 11 ribu dolar AS," katanya di Jakarta, Minggu (2/12/2018)..

Sementara, pendapatan perkapita Indonesia baru 3.500 dolar AS. Mahyudin menyatakan pemilihan langsung kini menjadi realitas politik.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk menolak politik uang karena akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Mahyudin mengingatkan, politisi yang menggunakan uang untuk dipilih pasti tak memiliki integritas.

Bila seseorang ingin berkuasa dengan menyuap rakyatnya untuk dipilih, maka diyakini saat berkuasa dia juga dipastikan akan mudah menerima suap.

Akibatnya terjadi 'kapitalisasi' kebijakan. Kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada mereka yang menyuap.

Editor: Surya