BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, tentunya akan membutuhkan biaya yang besar dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Peningkatan tekhnologi menjadi salah satu cara terbaik di era milenial untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar, menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan ASN dan unit pemerintahan yang melek teknologi.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tidak hanya itu, Ia menyebutkan Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian lembaga termasuk Kemendagri untuk menyusun grand design 20 tahun untuk mendorong peningkatan tekhnologi pemerintahan yang dijalankan dalam program tahunan dan 5 (lima) tahunan.

"Dengan pengembangan tekhnologi diharapkan dapat mengubah manajemen, sistem pmerintahan,hubungan kerja, kemudahan interaksi, hingga mengurangi kecurangan pelayanan," jelas Bachtiar, Sabtu (1/12/2018).

Bahtiar menjelaskan setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus dikembangkan dan diubah untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal yang dimaksud adalah mempersiapkan infrastruktur, kelembagaan, dan SDM ASN.

Menurutnya, pemerintah tetap fokus menjalankan peningkatan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok dan wilayah pegunungan yang diharapkan seluruh wilayah indonesia dapat terkoneksi.

Kelembagaan diharapkan mengembangkan tekhnologi dan terdapat unit masing-masing instansi yang mengurus tekhnologi agar terkoneksi dengan instansi lain, daerah, swasta dan masyarakat umum.

Untuk SDM, Bahtiar menilai tidak banyak lulusan pendidikan tekhnologi informasi yang mampu mengembangkan teknologi di lingkungan pemerintahan, dan rekrutmen ASN dulu dan sekarang sangatlah berbeda dan tidak sedikit ASN yang telah berusia lanjut yang dianggap kurang melek tekhnologi untuk itu diharapkan rekruitmen ASN yang baru salah satu diharapkan akan mampu mewujudkan visi pembangunan pemerintaham berbasis elektronik.

Selain itu, Bahtiar mencontohkan apabila revolusi tekhnologi pemerintahan diwujudkan maka akan mengintegrasikan wilayah yang sangat luas, sistem administrasi dan pelayanan di Indonesia akan semakin efektif dan efisien.

Pemerintah pusat juga akan dapat langsung terhubung seluruh unit2 pemerintahan sampai dipelosok, antara lain cukup menggunakan video conferrence, sistem informasi dan pelayanan online hingga ketingkat desa/kelurahan.

Aparatur pemerintahan tidak perlu lagi melakukan perjalanan dinas ke berbagi tempat yang tentunya memakan waktu dan biaya, serta mengurangi jumlah pegawai dan merampingkan struktur organisasi pemerintahan yang dinilai sangat besar dan boros.

Beberapa daerah telah menjalankan inovasi tekhnologi daerahnya masing-masing dan pemerintah terus mendorong memberikan petunjuk dan bimbingan. Contoh konkrit sudah terdapat website masing-masing unit pemerintahan yang membangun sistemp pelaporan dan pengaduan masyarakat seperti di Kemendagri ada SAPA dan Si Lapor yang apabila masyarakat yang ingin melapor dan menyampaikan pengaduan tidak perlu dengan surat tertulis ,cukup mengadu melalui website.

Menko perekonomian dibantu BPKM, Kemendagri dan kementerian lembaga terkait juga telah melaunching pelayanan 1 (satu) jam pelayanan perizinan yang terintegrasi secara nasional disebut Online Single Submission (OSS).

Untuk daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Tangerang, makasar dan Bali sudah menjalankan smart city dan berbagai inovasi lainnya yang kedepannya pemerintah akan berusaha menggerakkan dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik elektronik secara nasional untuk itu diperlukan kompetensi ASN yg melek teknologi informasi.

Namun demikian teknologi selalu memiliki 2 (dua) sisi yakni pertama, jika teknologi informasi pemerintahan atau sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu diwujudkan maka akan terjadi efisiensi birokrasi pemerintahan secara besar-besaran.

Kedua, pengembangan teknologi tersebut harus tetap memperhatikan aspek-aspek security atau ketahanan negara dari sisi teknologi maka sistem proteksi teknologi juga harus dikembangkan, supaya pengembangan teknologi tidak berdampak buruk terhadap ketahanan negara dari sisi teknologi.

Editor: Surya