PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sejumlah Fraksi di DPRD Kepri Ingatkan OPD Non Teknis Jangan Handle Proyek Fisik
Oleh : Ismail
Kamis | 29-11-2018 | 18:52 WIB
pandangan-fraksi1.jpg honda-batam
Rapat Paripurna DPRD Kepri penyampaian pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2019. (Foto: Ismail)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2019 di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (29/11/2018).

Dalam rapat paripurna yang belangsung di ruang rapat utama itu, keenam fraksi di DPRD menyimpulkan menerima Ranperda APBD Kepri 2019 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD 2019.

Hanya saja, ada beberapa fraksi yang memberikan sejumlah catatan untuk penggunaan anggaran tahun 2019 agar sesuai yang diharapkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Seperti yang disampaikan Fraksi Demokrat melalui ketua fraksinya, Joko Nugroho, agar program-program fisik yang diprogramkan di OPD non teknis dipindahkan ke Perkim. Sesuai dengan pembahasan yang telah dilaksanakan bersama OPD dan Komisi terkait.

Fraksi Demokrat juga meminta Pemprov Kepri memberikan perhatian khusus terhadap program yang bersifat multiyears. "Apalagi program tersebut memakan anggaran yang besar di saat keuangan Kepri sedang dalam kondisi defisit," ujarnya.

Sementara Fraksi PDI-P --melalui juru bicaranya, Saproni, memberi catatan terkait anggaran saat ini yang belum maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Olah karena itu, Fraksi PDI-P meminta pemerintah agar kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas di dalam penganggaran.

"Menegaskan kembali, agar pemerintah daerah lebih dini mengantisipasi pengelolaan anggaran pada tahun 2019," kata Saproni.

Fraksi Hanura Plus --melalui juru bicaranya, Sukhri Farial, mengharapkan Pemprov Kepri untuk kembali menggali segala potensi-potensi yang akan berkontribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah. Serta mendukung penganggaran tambahan dan penghasilan untuk guru-guru honorer.

"Fraksi Hanura Plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda," ujar Skhri.

Sementara Fraksi Golkar, PKS-PPP dan Kebangkitan Nasional menyatakan setuju untuk melanjutkan Ranperda APBD 2019 menjadi Perda.

Editor: Gokli