Paripurna Ranperda APBD 2019

DPRD Kepri Soroti Kinerja Pemprov di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah fraksi di DPRD Kepri menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan kesehatan. Program yang menjadi sorotan DPRD dalam masing-masing pandangan fraksinya itu adalah masalah, gaji guru yang masih di bawah UMK, serta tersendatnya pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS di RSUD akibat minimnya pelunasan dari pemerintah.

Hal itu terungkap dalam rapat Paripurna mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/2018) pagi.

Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat di pahami dan dapat menjadi prioritas di APBD 2019.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Saproni mengatakana, proses penyusunan APBD agar seasuai dengan mekanisme dan aturan UU yang berlaku. Selain itu Saproni juga menekankan, agar program yang dirancang Pemerintah Provinsi Kepri, singkron dengan 5 skala priortas pembanunan yang direncanakan Pemerintah Pusat.

"Dalam pengalokasian Silpa 2018 sebesar Rp30 millar harus diperhitungkan dengan cermat dan rasional," ujarnya.

Fraksi Golkar yang diwakili Asmin Patros juga mendesak Pemerintah Provinsi Kepri melaksanaan pembangunan secara merata, khususnya dalam hal pembangunan 3 sekolah SMA dan SMK di Lingga, yang saat ini telah memiliki siswa dan siswi tetapi masih menumpang di sekolah lain.

"Kami berharap agar pada APBD 2019 ini, pelaksanaan pembangunan RKB tiga sekolah tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu kami juga meminta agar pemerintah dalam memenuhi target PAD di APBD bukan hanya secara tertulis, tetapi dapat memenuhi target PAD tersebut tanpa membebani masyarakat, dengan cara optimalisasi dan pengurangan kebocoran pajak," kata Asmin.

Di bidang kesehatan, JKN masih bermasalah, besaran tarif BPJS yang tidak memadai, mengakibatakan rumah sakit membatasi jumlah pasin yang dilayani dengan alasan kamar penuh dan sebagainya, hingga pasien BPJS sering ditolak di rumah sakit.

"Atas dasar itu kami meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan berkoordinasi dengan BLUD-RS hingga tidak ada penolakan pasien yang menggunakan BPJS," ujarnya.

Di sektor pendidikan, pembangunann RKB khsusunya SMA/SMK di sejumlah daerah, pulau masing sangat diperlukan seperti di Lingga, Bintan dan Tanjunggpinang, pemerintah harus melaksanakan pembangunan RKB secara adil dan proporsional.

Demikian juga dengan pembayaran gaji guru honor, Asmin Patros meminta agar pada 2019 ini pemerintah dapat merealisasikan dari besaran Rp1 juta sebelumnya menjadi Rp2 juta.

Dalam pengelolaan BUMD, Fraksi Golkar juga meminta agar pemerintah melakukan repitalisasi serta audit menyeluruh hingga BUMD ke depan sehat dan dapat menambah PAD.

Sedangkan Fraksi Demokrat Plus melalui juru bicaranya Wan Norman menekankan agar Pemerintah Daerah menghilangkan biaya perjalanan dinas dan acara seremoni yang setiap tahun membebani APBD. "Gaji Guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan mejadi perhatian khusus pemerintah," ujar dia.

Secara khsusu Fraksi Demokrat juga menyoroti program Dinas Pemuda dan Olahraga yang menangani proyek fisik pembngunan Sport Hill di Dompak, Demokrat meminta agar pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion tersebut dikembalikan ke Dinas PU dan pada 2019 tidak dialokasikan.

Sementara Fraksi Hanura, yang diwakili dr Yusrizal selain menyoroti masalah gaji guru dan pembangunan sarana pendidikan, juga meminta agata status honor K1 dan K2 yang selama ini disematkan pemerintah pada pekerja honor agar dihilangkan dan namanya diganti menjadi Pegawai Tidak Tetap Non ASN.

"Dalam pandangan frasksi ini, kami juga meminta agar pada APBD 2019 ini, pemerintah mengurangi biaya rutinitas perkantoran dan menambah dana operasional sekolah yang masih sangat kurang," katanya.

Pada kesemptan itu, Hanura juga meminta Pemerintah Provinsi Kepri agar segera dapat mengkaji kembali pengelolaan laut. Hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

Sementar Fraksi PKS-PPP yang diwakili Ing Iskandarsyah dalam pandangan fraksinya menyoroti, keberadaan anak perusahaan BUMD, PT Pembangunan Kepri yang diangggap tidak berdampak pada kepentingan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Atas dasar itu, PKS-PPP meminta pemerintah agar mengaudit dan merasionalisasi BUMD tersebut.

"Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga diharapkan harus ditingkatakan dengan menetapakan gaji guru honor sesuai UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan," sebutnya.

Pada sektror pembangunan Ing Iskandar juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di Kepri dan segera merealisasikan LPDB dan Jam Krida.

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Nasional melalu juru bicaranya Sirajudin Nur mempertanyakan efektivitas dan perolehan potensi PAD Kepri yang dilakukan oleh pemerintah. "Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit, kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya. Pemprov Kepri harus melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah," ujar Sirajudin Nur.

Mengani BUMD, Sirajudin mengatakan, hingga saat ini masih menjadi permasalahan, dalam kesempatan itu, dia juga mempertanyakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan keberadaan BUMD Provinsi Kepri tersebut.

Dalam rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta wakil ketua DPRD Rizki Faisal dan Husnizar Hood serta DPR kepri lainya, meminta pemerintah dan Gubernur Provinsi Kepri, memberi jawaban atas sejumlah pandangan fraksi DPRD terhadap pembahasan Nota keuangan dan Ranperda APBD 2019 Provinsi Kepri tersebut.

Editor: Gokli

---