BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemilu Serentak 2019 ke depan diminta memperhatikan pemilih berkarakter khusus termasuk hak politik kaum penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.

Hal ini menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya Penyelenggara Pemilu saja, tetapi Pemerintah, jajaran pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri ikut mengawalnya.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (24/11/2018) menyatakan pemilih yang berkarakter antara lain kaum disabilitas, termasuk di Lapas, di rumah sakit, daerah-daerah pelosok, hutan, pengunungan, lembah-lembah, pesisir sungai, danau dan kepulauan yang aksesnya sulit terjangkau.

"Kami optimis teman-teman penyelenggara, khususnya KPU, Bawaslu dan DKPP telah berbagai instrumen, menyediakan sarana dan prasarana dengan baik, dalam hal ini peran dukungan Pemerintah dan pemda yg memberikan bantuan dan fasilitas terhadap penyelenggara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mendagri Tjahyo Kumolo telah instruksikan seluruh Kepala Daerah dengan jajaran pemerintahan daerah lainnya dan memastikan memberikan pelayanan terbaik kpd penyelenggara pemilu trmasuk dukungan personil serta sarana dan prasarana, baik KPU dan Bawaslu maupun KPU dan Bawaslu Provinsi, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota di lapangan, prinsipnya apapun yang diminta oleh penyelenggra pemilu pemda wajib layani scra optimal sepanjang sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaki," kata Bahtiar.

Terkait peran pemerintah mendukung Penyelenggara Pemilu dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bahtiar menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan dua hal pada akhir 2017 sesuai amanat UU 7 Tahun h 2017 tentantang Pemilu.

Yakni DAK dalam rangka penyusunan daerah pemilihan dan DP4 sbg salah satu sumber referensi bagi KPU dalam menetapkan DPT, karena selain DP4 KPU juga menggunakan DPT Pemilu terakhir itu aturan UU Pemilu. Jadi DP4 bukan satu-satunya sumber data untuk penetapan DPT. Penyusunan dan penetapan DPT adalah ranahnya dan otoritas penuh KPU.

"Makanya ada proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yg dilakukan KPU, Tugas Tim kemendagri adalah back up penuh KPU dalam proses penyisiran data pemilih tetap." katanya.

Menurut Bahtiar, peran strategis lainnya adalah, Kemendagri sudah melakukaan koordinasi lainnya, baik dengan BSSN membahas potensi kerawanan terkait cyber crime. Koordinasi dgn Polri, TNI, BIN dan Kejaksanaan.

Kemendagri juga sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Serentak 2019 yang melibatkan jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia tiga hari lalu dan Mendagri sudah perintahkan membantu dan memfasilitasi Penyelenggara Pemilu di daerah masing-masing.

"Susksesnya penyelenggaraan Pemilu ini tidak bisa digantungkan hanya kepada Penyelenggara saja (KPU, Bawaslu, dan DKPP) ini tugas kita semua termasuk para pemilih pemula di tahun 2019 nanti, adik-adik kita yang sekarang belum genap 17 tahun tetapi menjelang 17 april atau tepat 17 April 2019 genap berumur 17 Tahun diharapkan proaktif melakukan perekaman. Jajaran Kemendagri khususnya Ditjen Dukcapil telah melakukan jemput bola melakukan perekaman masayarakat termasuk bagi pemilih pemula," jelas Bahtiar.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwasanya target KPU dengan angkat tingkat partisipasi pemilu 77,5% persen optimis bisa dicapai. "Tugas kita bersama adalah bagaimana menggerakan tingkat partsisipasi politik masyarakat. Supaya masyarakat mau berpartisipasi maka proses dan iklim harus dibuat menarik dan menyenangkan," katanya.

Jika tidak masyarakat bisa berubah menjadi apatis. Karena itu, Iklim atau suasana Pemilu ini penting dilakukam oleh seluruh aktor dan kontestan pemilu, jangan sampai memicu apatisme masyarakat. Diharapkan semua pihak khususnya aktor- aktor kepemiluan dapat menampilkan kesejukan dan mampu menahan diri agar masayarakat tertarik datang berbondong-berbondong ke TPS.

"Sebenarnya tingkat partsipasi politik di Indonesia jaub lebih baik dibanding negara demokrasi lain, termasuk negara demokrasi modern lainnya. Justru negara lain yg harus belajar ke Indonesia untuk hal yang satu ini. Misalnya, di TPS menggunakan baju adat, pagelaran adat-istiadat, membawa makanan khas, hiburan rakyat di sekitar TPS yang sifatnya swadaya dgm mengangkat kearifan lokal dengan suasana riang gembira. Selain itu, biasanya untuk di lingkungan komplek-komplek perumahan padat penduduk yg penduduknya sibuk bekerja.dan jarang ketemu, maka mereka datang ke TPS2 adalah sekaligus sebagai ajang silaturahim membina kekeluargaan dgn warga sekitar," ungkap Bahtiar.

Bahtiar menegaskan, Pemilu bukan hanya sekedar mencoblos, tapi Pemilu adalah cara untuk membangun peradaban berdemokrasi dan kebangsaan Indonesia bahwa proses suksesi kepemimpinan negara melalui proses Pemilu. Semua orang harus merasa diberi perlakukan sama, hak waktu dan tempat yang sama dan tidak ada tekanan dan diskriminasi.

"Bangsa ini luar biasa besarnya, bangsa sdh memiliki pengalaman.melalui berbagai perubahan..kami yakin seyakin2nya.bhw pemilu serentak 2019 dapat kita lalui dgn sukses, kuncinya bhw semua.kita punya.kesadaran tuk bersama2 ciptakan iklim.yg sejuk, aman, damai, sabar dan toleran," pungkasnya.

Editor: Surya