Mendagri Teken Nota Kesepahaman Antara Kemendagri dengan BSSN

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Auditorium Reobiono Kertopati, Kantor BSSN, Jakarta, Senin (19/11/2018)

Penandatanganan Mou dilakukan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo yang dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antara dua belah pihak. MoU itu kurang-lebih berisi kerja sama untuk mengamankan data penduduk dari serangan siber.

Kerja sama ini merupakan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kerja sama antara Kemendagri dan BSSN terkait keamanan teknologi informasi dalam lingkup Kemendagri dan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan e-KTP dalam lingkup tugas BSSN.

Dalam acara kali ini Mendagri Tjahjo Kumolo yang didampingi Sekjen, Dirjen Dukcapil beserta jajaran Eselon II Kemendagri, sedangkan dari pihak BSSN dihadiri langsung oleh Kepala BSSN, Sekretaris BSSN, Deputi III dan Deputi IV.

"Tujuan dilakukannya kerjasama kali bertujuan untuk membantu memudahkan kerja BSSN dalam mengidentifikasi, menanggulangi serangan siber dan pengendalian proteksi e-commerce," kata Mendagri, Senin (19/11/2018).

Selain itu, melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber merupakan tugas dari BSSN itu sendiri.

Kemendagri sendiri sebagai Kementerian yang memiliki otoritas dalam data kependudukan, diharapkan dengan kerjasama ini dapat membantu kerja BSSN.

Sedangkan Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan kerja sama di antara kedua lembaga terjalin sejak empat tahun lalu. Dia juga menyebut BSSN akan terus berupaya mendukung program pemerintahan dalam basis keamanan data.

"Hari ini akan dilakukan nota kesepahaman. Ini adalah kerja sama yang sudah terjalin 4 tahun lalu, di mana BSSN masih namanya sandi negara. Data kependudukan semakin luas antara lain di kesehatan, pajak, keuangan, hal ini menunjukkan kepercayaan publik ke pemerintah semakin meningkat," kata Djoko dalam sambutannya.

"BSSN akan berupaya mendukung program nasional Mendagri, yaitu fokus tentang teknologi sistem agar menjaga kerahasiannya, supaya kepercayaan publik ke pemerintah tetap terjaga," sambungnya.

Djoko menuturkan, pada Pilkada 2018, sempat ada permasalahan sistem KPU, yang saat itu sempat diretas, dia berharap sinergi antara Kemendagri dan lembaga pemerintah lainnya dapat menciptakan sistem keamanan pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 nanti.

"Serangan siber atau cyber attack berkaca di Pilkada 2018 yang baru terjadi, di mana ada permasalahan KPU, makanya kita mengharapkan sinergi pemerintah. Ini perlu diantisipasi. Untuk itu, BSSN mengajak agar pemilu berjalan dan damai di Pilpres 2019," kata dia.

Untuk menjaga keamanan sistem teknologi informasi, dia menjelaskan, saat ini BSSN sudah bekerja sama dengan 43 kabupaten/provinsi.

"Hingga kini BSSN sudah kerja sama dengan 43 kabupaten dan provinsi tentang keamanan siber. Saya harap, dengan adanya MoU ini, dapat diaplikasikan program konkret melalui kerja sama, sesuai dengan ruang lingkup kedua lembaga ini," pungkasnya.

Editor: Surya

---