Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Lounching Siapek di Kaki Lima Kantor Dewan

Jumaga Mengaku Prihatin Hingga Kini Kantor DPRD Kepri Belum Punya Aula
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 22-10-2018 | 14:04 WIB
jumaga11.jpg Honda-Batam
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. (Foto: Charles)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak merasa prihatin dengan kondisi kantor DPRD karena hingga saat ini tidak memiliki aula untuk melaksanakan berbagai kegiatan.

Hal itu membuat berbagai kegiatan DPRD Kepri seperti peluncuran Sistim Informasi Akuntabilitas Anggaran Keuangan (Siapek) dan kegiatan laianya, selalu dilaksanakan di pelataran ruang sidang utama.

"Sebenarnya saya sangat sedih, setiap ada acara kegiatan seperti ini. Acara buka puasa bersama, silaturahmi HUT Kemerdekan dan acara lainya, selalu dilaksanakan di kaki lima pelataran kantor DPRD Ini," ujar Jumaga, saat akan memberi sambutan peluncuran Sistim Informasi Akuntabilitas Anggaran Keuangan (Siapek) Senin,(22/10/2019).

Jumaga juga mengatakan, jika melihat kondisi dan situasi perkembangan jumlah anggota anggota DPRD, Ruangan Rapat Utama DPRD Kepri di Dompak saat ini juga kurang representatif. Dari jumlah kursi dan ruangan sangat tidak memungkinkan jika terjadi penambahan anggota DPRD.

"Sementara kursi yang tersedia hanya 45 orang, sedangkan jumlah wakil rakyat dapat bertambah 5 tahun ke depan," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Kepri Sukri Fachrial. Politisi Hanuara yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota DPD-RI Dapil Kepri ini mengatakan kondisi gedung DPRD Kepri sangat bertolak belakang dengan tugas dan fungsi yang setiap tahun mengalokasikan dan mengesahakan anggaran untuk proyek infrastruktur.

"Padahal setiap tahun, anggota dewan yang menganggarkan dan mengesahkan anggaran hampir Rp3-4 triliun. Tapi gedung aula kita sendiri tidak ada," ujarnya.

Sukri juga mengatakan, tidak kunjung teralokasi dan terbangunya Aula kantor serta fasilitas yang refresentatip bagi kegiatan Dewan ini akibat kurang komunikatifnya pemerintah dengan DPRD.

"Hingga aula yang sebelumnya sudah dialokasikan dan dianggarkan, tidak dapat terlaksana," ujarnya.

Editor: Yudha