JAKARTA, batamtoday - Perekonomian nasional Indonesia yang tumbuh saat ini ternyata tumbuh dengan biaya ekonomi tinggi dan berakibat tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat. 

"Pertumbuhan ekonomi dengan biaya ekonomi tinggi terjadi akibat pungli dan korupsi di segala sektor tidak berhasil diberantas oleh pemerintah SBY-Budiono, akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial antara rakyat yang berpenghasilan murni dari kerja dengan rakyat yang berpenghasilan tinggi karena dari hasil pungli dan korupsi," kata Arif Poyuono, ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam rilis kepada batamtoday, Sabtu (11/2/2012). 

Arif mengatakan kesenjangan ekonomi akhirnya menciptakan suatu iklim sosial yang tidak kondusif ini terbukti dengan tiap hari maraknya protes buruh dan petani untuk menuntut kesejahteraannya, sementara pihak pemberi kerja atau lingkungan eknonomi tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi buruh. Tentu saja hal ini tidak boleh didiamkan dan harus dilakukan pemberantasan pungli dan korupsi secara massive . 

Menurutnya akibat pungli dan korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lantaran menggerogoti sektor industri. bukan hal yang rahasia lagi kalangan industri mengeluhkan masih dibebani biaya ekonomi tinggi setiap tahun.  

"Situasi ini dinilai yang menjadi penyebab sektor industri sulit meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Alhasil, konflik buruh pun saban tahun masih dijumpai lantaran upah buruh tergerus beban pungli tersebut," tukasnya. 

Arif menyebut komitmen Kapolri untuk memberantas pungli patut diberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan. Namun, kata dia, sayangnya pemberantasan pungli yang akan dilakukan Kapolri hanya untuk di Jakarta saja seperti pernyataan Kapolri yang akan memberantas pungli di Pelabuhan Tanjung Priok dan di jalan tol. 

Padahal, lanjutnya, pungli yang di luar itu lebih gila jumlahnya, seperti pungli yang dilakukan di sektor usaha pertambangan dan perkebunan di luar Jawa , seperti contoh yang terjadi Freeport Papua, pertambangan batubara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatera. 

"Dan pungli tersebut dilakukan oleh oknum oknum polisi baik dari tingkatan polisi yang paling rendah sampai tingkatan pejabat polisi di daerah dan pungli di luar Jawa itu jauh dari pengawasan Kapolri," sebutnya. 

Korupsi di daerah terutama pada sektor pembangunan infrakstruktur sarana transportasi yang dilakukan pejabat daerah juga meyebabkan ekonomi biaya tinggi, karena kualitas infrakstruktur yang dibangun sangat jelek akibat dikorupsi sehingga infrakstruktur tersebut tidak bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.