PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Alat Kelengkapan DPD RI Sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas
Oleh : Irawan
Jum\'at | 19-10-2018 | 08:28 WIB
paripurna_dpd_muqowam.jpg honda-batam
Rapat Paripurna DPD RI dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan didampingi Akhmad Muqowam membahas laporan kinerja alat kelengkapan DPD

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Alat kelengkapan DPD RI sampaikan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan didampingi Akhmad Muqowam, Kamis (18/10/2018).

Wakil Ketua Komite I, Jacob Esau Komigi, menyampaikan bahwa Komitenya menyusun 3 RUU yang berorientasi kepada daerah. Ketiga RUU tersebut adalah RUU Pemerataan Pembangunan Daerah, RUU Daerah Kepulauan, danRUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan.Dari ketiga RUU tersebut, RUU Daerah Kepulauan telah dilakukan pembahasan secara tripartit antara DPR, DPD dan pemerintah.

"Kami menyebutnya Trisula RUU yang berpihak kepada daerah. Yaitu Pemerataan Pembangunan Daerah, RUU Daerah Kepulauan, dan RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Ketiga RUU ini bukti nyata keberpihakan DPD RI kepada daerah," ucap Senator asal Papua Barat ini.

Selain menyusun tiga RUU, jelas Jacob, Komite I bersama Pimpinan DPD RI telah melakukan rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membangun sinergi untuk upaya pemberantasan korupsi.

Sedangkan Ketua Komite II DPD RI, Aji Mirza melaporkan bahwa Komite yang dipimpinnya telah merampungkan pembahasan dua RUU, yaitu RUU Kedaulatan Pangan dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (PPSDG).

"Kedua RUU ini akan segera dilakukan harmonisasi, dan kami harapkan kedua RUU ini bisa segera disahkan akhir tahun ini," ucap Senator asal Kalimantan Timur ini.

Selain itu Komite II DPD RI juga telah menyusun pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU tentang Sumber Daya Air.

Kemudian Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, melaporkan bahwa Komite III DPD RI telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2018.

Sedangkan Komite IV DPD RI, melaporkan pokok-pokok pandangan DPD RI terhadap RUU Perubahan Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komite IV DPD RI memandang perlu adanya masa kadaluarsa atas hasil temuan pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK harus bersifat final dan mengikat sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang oleh aparat penegak hukum.

"Terkait keanggotaan, perlunya perubahan dengan menambahkan dua orang dari internal BPK dengan tetap menjaga unsur profesionalitas dan kompetensi untuk menjaga kesinambungan tugas dan wewenang BPK," ujar Ketua Komite IV Ajiep Padindang

Alat kelengkapan lain yang juga melaporkan perkembangan tugasnya adalah Badan Akuntabilitas Publik. Ketua BAP, Abdul Gafar Usman mengatakan BAP DPD RI telah menindaklanjuti sejumlah laporan atau pengaduan masyarakat.

Laporan masyarakat itu, antara lain terkait permasalahan lahan masyarakat dengan PT Krakatau Bandar Samudra di Kepuk, Cirebon dan permasalahan penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

"Kita dapat menyelesaikan 12 pengaduan masyarakat, melalui RDP dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait," terang Gafar Usman.

Editor: Surya