Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemprov Kepri dan BP Batam Harus Cari Alternatif Sektor Industri Baru
Oleh : Irawan
Senin | 08-10-2018 | 15:16 WIB
jeno_pdip.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Michael Jeno, Anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus mencari alternatif sektor industri baru agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terendah secara nasional. Tercatat pada tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4 persen.

"Kita mengetahui bahwa industri utama di Batam penyokongnya adalah industri minyak dan gas. Ini yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi turun. Untuk itu, Pemprov dan BP Batam harus mencari alternatif sektor-sektor industri baru sebelum terjadi pemulihan di sektor minyak dan gas," kata Michael Jeno, Anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP, Senin (8/10/2018).

Komisi XI DPR, lanjut Jeno, pada Jumat (5/10/2018) lalu, menggelar RDP dengan Pemprov Kepri dan BP Batam di Gedung Bank Indonesia (BI) Batam. Dalam pertemuan itu, terungkap ada sektor infustri baru yang bisa digarap atau dikembangkan, yakni industri par pariwisata dan industri kelautan dan perikanan.

Kemudian, beberapa pulau memiliki potensi untuk industri pertanian. "Jadi sembari menunggu bangkitnya minyak dan gas, Pemprov Kepri dan BP Batam bisa menggerakkan ekonomi dari industri lain," tegas Jeno.

Masih kata Politisi Dapil Kalbar ini, penurunan ekonomi di Provinsi Kepri juga ada efek ekonomi global terhadap industri minyak dan gas di Batam, karena industri minyak dan gas ini menjadi penyokong utama ekonomi.

"Dampak penurunan minyak dan gas ini luar biasa, menyebabkan kontraktor, suplai alat-alat, dan lainnya turun. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi turun," ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan kredit di Batam penyaluran kredit mengalami penuruan, karena ada efek dari penurunan pertumbuhan ekonomi. Menurut Jeno, Otoritas Jasa Keuangan tadi sudah memiliki terobosan baru, yakni program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster. Program KUR Klaster merupakan penyaluran kredit usaha rakyat yang berasal dari perbankan kepada para pelaku usaha mikro, petani, atau nelayan.

"Ini menarik. Kritik kita selama ini, penyaluran KUR yang mendapatkannya selalu pedagang dan yang punya otlet. Diharapkan program ini saling terhubung, antara penjual dan produsen seperti petani, nelayan, dan peternak, sehingga menumbuhkam ekonomi baru," tutupnya.

Editor: Surya