Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mendagri Lantik Restuardy Daud Jadi Pejabat Gubernur Kaltim
Oleh : Charles Sitompul
Sabtu | 22-09-2018 | 16:04 WIB
pj-gub-kaltim1.jpg Honda-Batam
Mendagri Tjahjo Kumolo lantik Restuardy Daud sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Timur. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Sabtu (22/9/2018).

Dalam kata sambutannya Tjahjo mengatakan, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur akan bertugas sampai pelantikan gubernur definitif hasil pemilihan kepala daerah dilakukan. Selanjutnya akan ada serah terima jabatan antara penjabat dengan gubernur baru.

"Tadi teman-teman pers menanyakan kapan pelantikan hasil pilkada serentak, bisa minggu ini bisa minggu depan saya kira ini kewenangannya Setneg serta menunggu jadwal yang tepat dari bapak Presiden," kata Tjahjo melalui release yang diterima BATAMTODAY.COM.

Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo ucapan selamat dan apresiasi kepada Awang Faroek Gubernur Kaltim yang telah dua periode sukses menjalankan tugasnya mengemban amanah masyarakat Kaltim.

"Kami juga terima kasih pada almarhum wakil gubernur yang telah mendampingi bapak Awang memimpin Kaltim ini dengan lancar," katanya.

Sementara kepada Penjabat Gubernur Kaltim yang baru dilantik, Tjahjo mengingatkan agar memastikan stabilitas pemerintahan daerah berjalan dengan baik demikian juga program strategis pemerintah pusat bisa seiring dengan program yang jadi skala prioritas di provinsi Kaltim serta kabupaten dan kotanya.

"Jadi walaupun tugas penjabat gubernur ini sangat singkat tetapi harus menjamin pelayanan masyarakat berjalan dengan baik, tidak ada kekosongan jabatan piminan di Provinsi Kaltim," katanya.

Tjahjo juga mengingatkan agar Penjabat Gubernur selalu berkoordinasi dengan Sekda serta membuka komunikasi dengan jajarannya hingga tercipta sinergitas, demikian juga dengan pihak DPRD, karena kunci kepemimpinan itu afalah koordinasi dan komunikasi," ujarnya.

Sehingga tanbah Djahjo, kalau ada masalah terkait anggaran, perda atau kebijakan lainnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi bila misalnya hendak mengganti pejabat eselon karena itu di perlukan, tetap harus seizin Mendagri. Tidak lupa, Tjahjo mengapresiasi pilkada di Kaltim berjalan aman dan damai.

Tjahjo menambahkan sukses sebuah provinsi, tidak hanya stabilitas tapi juga pertumbuhan ekonomi yang harus meningkat. Serta mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Pun dalam penyerapan anggaran harus secara maksimal.

"Ini dalam upaya untuk meningkatkan percepatan pemeratan pembangunan dan kesejahteran rakyat. Untuk mencapai hal ini sinergi konektivitas dengan daerah, dengan semua elemen itu harus dibangun. Musrembangnya libatkan perguruan tinggi, libatkan tokoh agama, masyarakat dan semua pihak sehingga membangun sebuah pola fikir dan pembangunan yang lebih komperhensif dan integral," tuturnya.

Tjahjo juga berpesan, Penjabat Gubernur bisa menjalankan fungsi tata kelola pemerintahan dengan baik. Lanjutkan apa yang baik yang sudah baik. Sehingga lebih baik lagi.

Editor: Yudha