BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Golkar mengajak pemerintah dan DPR untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal demikian merupakan salah satu poin sikap arah baru politik anggaran Partai Golkar. Golkar menyampaikan arah baru politik anggaran Partai Golkar, menyusul sejumlah persoalan keuangan yang terjadi belakangan. Termasuk naiknya kurs dolar AS terhadap rupiah yang berdampak langsung pada nilai utang Indonesia dan defisit anggaran, serta langkah-langkah terkait kebijakan yang diambil Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Partai Golkar mengajak pemerintah dan DPR agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," tutur Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng dalam jumpa pers di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Airlangga juga menyerukan seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah agar mendorong tranparansi dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN dan APBD.

"Serta selalu berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai bentuk komitmen Partai Golkar dalam mewujudkan Golkar Bersih," ujar Airlangga.

Dia melanjutkan, Partai Golkar memutuskan dan menetapkan bahwa penggunaan optimalisasi anggaran dalam pembahasan RAPBN harus diprioritaskan penggunaannya untuk mengurangi utang dan cadangan fiskal (fiscal buffer) sebagai bantalan dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian.

Airlangga menambahkan, perekonomian lndonesia saat ini sedang mendapat tekanan yang cukup besar dengan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang cukup dalam hingga mencapai Rp14.900/USD.

Kata dia, pelemahan itu disebabkan oleh kondisi perekonomian global, khususnya kebijakan normalisasi bank sentral AS (The Fed) dengan menaikkan tingkat suku bunganya hingga mencapai 2%, perang dagang AS China, serta krisis ekonomi yang dialami oleh Turki dan Argentina. "Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2019," katanya.

Airlangga mengatakan, Partai Golkar memahami kondisi, tantangan dan risiko yang dihadapi oleh perekonomian nasional. Permasalahan itu, kata dia, harus dilihat sebagai permasalahan bangsa.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa.

"Oleh karena itu, Partai Golkar hadir dan ikut bertanggung jawab terhadap kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini," tuturnya.

Editor: Surya