Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gejolak Nilai Tukar Rupiah, Pemerintah Hati-hati Tarik Utang Berbentuk Valas
Oleh : Redaksi
Selasa | 11-09-2018 | 14:16 WIB
valuta-asing1.jpg Honda-Batam
Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan akan mulai berhati-hati dalam menarik utang berbentuk valuta asing (valas).

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Scenaider Siahaan mengatakan kehati-hatian akan dilakukan dengan membuat fokus penarikan utang.

Dalam menghimpun pembiayaan atau utang, akhir tahun ini pemerintah akan menghentikan peluang penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berbentuk valas. Tahun depan, kehati-hatian tersebut akan dilanjutkan.

Pada 2019, nanti pemerintah akan fokus dalam mencari dana berdenominasi rupiah terlebih dahulu. Scenaider mengatakan kehati-hatian dilakukan terkait gejolak nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini dan antisipasi risiko kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat The Fed.

Selain itu, untuk tahun ini kehati-hatian juga dilakukan karena penerbitan SBN valas sudah dianggap melebihi kebutuhan. Dari target penerbitan di awal tahun sebesar Rp145 triliun, pemerintah berhasil menghimpun Rp156 triliun atau 19,91 persen dari rencana penerbitan SBN tahun ini Rp783,23 triliun.

"Jadi kalau sekarang total Surat Berharga Negara (SBN) valas ada 20 persen, mungkin tahun depan akan sama, tidak berubah," katanya di Gedung DPR, Senin (10/9/2018).

Ia mengatakan jika pelemahan nilai tukar rupiah terus berlangsung sampai tahun 2019 dan sumber pembiayaan berdenominasi rupiah mulai terbatas, pemerintah baru akan melirik penerbitan SBN valas. Denominasi yang akan dipilih pun akan berbentuk euro dan yen supaya risikonya lebih rendah.

Mengutip data Kementerian Keuangan, defisit APBN di tahun depan diperkirakan di angka 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih kecil dari outlook tahun ini yang sebesar 2,12 persen. Defisit itu masih harus ditutupi dengan pembiayaan, salah satunya dengan SBN. Namun, pemerintah hingga sekarang belum menyebut SBN bruto yang akan diterbitkan di tahun depan.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha