BATAMTODAY.COM, Anambas - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas masih menunggu indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu RI.

"Potensi-potensi IKP di Anambas sudah kita sampaikan kepada Bawaslu RI. Saat ini kami masih menunggu penyusunan indikator IKP untuk melakukan pemetaan," kata Ketua Bawaslu Anambas, Yopi Susanto, Selasa (11/9/2018).

Yopi mengakui, merujuk pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pileg 2014 lalu, politik uang merupakan potensi yang besar untuk Anambas. Potensi tersebut juga menjadi salah satu fokus Bawaslu pada Pemilu maupun Pileg 2019 mendatang.

"Kita belum tahu tingkat kerawanan Pemilu 2019 ini. Namun, politik uang ini tetap menjadi fokus kami. Untuk kasus-kasus lain yang mengganggu Pemilu tidak begitu berdampak di Anambas, tetapi ini tidak boleh disepelekan. Misalnya seperti hilangnya kotak suara atau kecurangan-kecurangan lain," jelasnya.

Yopi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, memilih pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas.

"Cara efektif untuk melawan politik uang yakni dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus bijak menggunakan hak pilihnya. Kemudian masyarakat juga harus meningkatkan partisipasi pengawasan. Sinergi ini juga dibutuhkan untuk melawan politik uang, dan jangan termakan janji-janji dari politikus," tegasnya.

Sementara, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Jemaja, Mudahir telah menggelar deklarasi untuk melawan politik uang. Karena menjual suara kepada calon legislatif, merupakan kerugian besar bagi masyarakat.

"Misalnya, Kalau kita diberi Rp 500.000 hanya untuk memilih salah satu caleg, berarti kita hanya dihargai Rp 8.333 perbulan. Setelah duduk, kita hanya merasa kecewa selama lima tahun kedepan. Ini yang harus kita lawan, kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, yang benar-benar mengutamakan pembangunan dan kemajuan daerah," pungkasnya.

Editor: Yudha