BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua F-PPP MPR RI Saifullah Tamliha meminta elit politik tidak menggunakan isu SARA dalam Pilpres 2018, karena mengancam disintegrasi bangsa. Sebab, Indonesia sebagai negara multi etnis dan agama, sehingga seyogyanya menghindari SARA tersebut.

"Memang sulit menghindari isu SARA, termasuk di Amerika Serikat. Ditambah lagi hukumannya ringan hanya 1 tahun penjara, maka aturannya perlu direvisi agar tak main-main dengan SARA ," kata Saifullah Tamliha dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI tentang Pemilu dan Kebhinnekaan di Senayan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Menurut dia, isu SARA yang terjadi dalam Pilkda DKI Jakarta beberapa waktu lalu, telah merembet kemana-mana seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Semua calon kepala daerah non muslim kalah, kecuali di 5 daerah yakni di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Sulawesi Barat.

"Djarot Saiful Hidayat, karena berpasangan dengan Sihar Sitorus yang non muslim sehingga pilkadanya dimenangkan oleh Eddy Rahmayadi. Bahkan di Jawa Tengah juga mau dikembangkan ke isu SARA. Meski Ganjar Pranowo muslim, tapi ada upaya ke arah SARA tersebut. Beruntung, wakilnya adalah Taj Yasin, putra KH. Maimun Zubair. "Kalau tidak, Ganjar bisa lewat," jelasnya.

Karena itu, dia berharap agar pasangan Joko Wdodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno berharus berkomitmen untuk sama-sama menghindari SARA. "Pemilu dan pilpres harus berlangsung adil, fair, dan demokratis. Jangan kembangkan isu SARA," kata politisi PPP ini.

Sedankan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) ) Ray Rangkuti menilai isu SARA sudah tidak bisa digunakan lagi, karena Joko Widodo (Jokowi) telah menggandeng Ketua Umum MUI yang juga notabene Ketua Rois Aam PB NU.

"Dengan memilih KH Ma'ruf Amin, selain menepis munculnya isu SARA juga bisa meraup suara di Jawa Barat dan Banten yang dalam Pemilu 2014 lalu, Jokowi kalah dari Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Radjasa. Saya kira lumbung suara Banten dan Jawa Barat sudah ada ditangan Jokowi," kata Ray.

Ray juga berharap agar elit politik berhati-hati dengan isu SARA, karena dampak yang ditimbulkan jauh berbahaya dibandingkan dengan politik uang. "Kalau SARA itu, seluruh umat Islam akan tersulut emosiional keagamaanya. Tapi kalau politik usang, dampaknya hanya bersifat lokal seperti kejadian di DPRD Kota Marat dan DPRD Sumatera Utara," katanya.

Editor: Surya