BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPP Partai Demokrat mengklaim utang pada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun lebih rendah dibandingkan dengan dibandingkan 4 tahun masa pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan penambahan utang di era SBY hanya Rp1.300 triliun. Sementara, Jokowi menambah utang Rp2.600 triliun.

"SBY selama 10 tahun nambah utang Rp1.300 Triliun. Jokowi dalam 4 tahun nambah Rp2.800 Triliun," ujar dia, dikutip dari akun Twitter-nya, Rabu (21/8/2018).

Selain itu, lanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di era SBY sebesar Rp10.500 triliun. Walhasil, rasio utang terhadap PDB terbilang cukup rendah, yakni 24,7 persen.

Sementara selama Jokowi memimpin, Rachland menyebut jumlah utang Indonesia sudah bertambah menjadi Rp3.950 triliun (per Januari 2018) dan Rp5.425 triliun (per Mei 2018). Di saat yang sama, PDB Indonesia mencapai Rp13.500 trilun. Rasio utang terhadap PDB pun menjadi 29,1 persen (per Januari). "Kini rasio utang 29,1 persen [Januari 2018] dan diperkirakan bisa naik terus menjadi 35 persen," imbuhnya.

Bahkan, lanjutnya, bila dibandingkan lagi dengan era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri rasio utang pemerintah saat itu mencapai 56,5 persen terhadap PDB. Jumlah utangnya mencapai Rp1.298 triliun dengan PDB Rp2.300 triliun.

Lebih lanjut Rachland menyebut anggaran yang dibuat masa SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, tak hanya untuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan penambahan listrik. SBY juga membangun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan puskesmas di daerah pelosok. "Separatisme Aceh dan konflik agama di Maluku juga ditutup oleh perdamaian," jelas Rachland.

Semasa Mega, rasio utang sekitar 56,5%. SBY menurunkan jadi 24,7%. Selain itu, ia menilai SBY berhasil menjaga iklim kebebasan berpendapat untuk masyarakat tanpa terkecuali bagi pers. Dalam hal ini, SBY juga menjauhkan diri dari intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan polisi. "Tak ada persekusi, kriminalisasi dan geruduk. Hukum dihormati tanpa pandang bulu," tandas Rachland.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Januari 2018 mencapai Rp3.958 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 29,1 persen.

Sementara, data utang per Mei 2018 dari Kemenkeu mencapai Rp4.169 triliun, dengan rasio utang sebesar 29,58 persen. PDB Indonesia sendiri pada periode ini sebesar Rp14.092 triliun.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Dardani