Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Polemik Ruang Banggar

Aburizal Minta Dilihat Mekanisme Persetujuannya
Oleh : surya
Kamis | 19-01-2012 | 09:42 WIB

JAKARTA,batamtoday—Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie menyatakan polemik renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menelan beaya hingga Rp20 Miliar, hendaknya dilihat apakah prosesnya memperoleh persetujuan dari DPR. Jika anggaran renovasi tersebut disetujui sesuai mekanisme pengambilan keputusan DPR yang sah dan proyek itu dilaksanakan, maka renovasi tersebut sudah benar secara hukum, namun belum tentu benar secara etika.

“Kalau anggaran itu telah disepakati dan selanjutnya dilaksanakan, suka atau tidak suka secara hukum benar. Tetapi secara etis, barangkali yang tidak benar, “ ujar Ical,  jelang pidato renungan awal tahun 2012 Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie “Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Membangun Kemandirian Bangsa” di gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (18/1),

Ical menegaskan, kendati  ada permintaan dari Banggar untuk membuat ruangan rapat baru, namun jika tidak disetujui tentu proyek tersebut tidak akan berjalan. "Kalau usulan saja tidak menjadi soal. Memang kenapa kalau ada orang yang usul? Apakah disetujui atau tidak, yang menyetujui juga siapa, saya nggak tahu. Tapi kalau itu memang masuk dalam program yang disetujui mau diapakan?" ujar Ical.

Dalam kesempatan tersebut, juga diresmikan adanya rotasi pimpinan Komisi II dari Chairuman Harahap digantikan oleh Agun Gunanjar Sudarsa. Sementara posisi Agun sebagai Ketua Fraksi Golkar MPR, diisi oleh Rully Chaerul Azwar yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Posisi yang ditinggalkan Rully, akan ditempat oleh oleh Syamsul Bachri yang sebelumnya duduk di komisi VII. Rotasi juga kepada anggota komisi I Yorrys Raweyai yang kini menjadi Deputi Bidang Polkam F-PG. Sementara, Chairuman Harahap yang harus meninggalkan kursi Wakil Ketua Komisi II, kini menjadi Deputi Bidang Inbang F-PG

Seusai mengikuti pidato Ical, Agun mengaku ingin mengawal agar Pemilu 2014 bisa berjalan demokratis. "Agar tidak seperti pemilu yang sudah-sudah, mulai dari pendaftaran ada kecurangan," katanya.