BP Batam Tegaskan Ikut Aturan Pusat Terkait Status FTZ dan KEK

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan tetap bersikap netral terkait rencana peralihan status free trade zone (FTZ) Batam ke kawasan khusus ekonomi (KEK). Meski ada penolakan dari kalangan pengusaha di Kepri, BP Batam hanya akan menjalankan apa yang telah diputuskan Pemerintah Pusat.

Hal ini disampaikan Deputi IV BP Batam, Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya Jenderal TNI Eko Budi Soepriyatno, usai melakukan rapat tertutup dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Senin (21/5/2018) sore.

• Baca: Ini Kata Kepala Staf Presiden Soal Status Batam ke Depan

"Sikap BP Batam ya netral saja. Apa yang menjadi putusan pimpinan, itu yang akan dilakukan oleh BP Batam. Kita tunggu saja keputusan yang disampaikan pimpinan di Jakarta," ungkapnya.

Memang, dalam rapat tertutup itu, peralihan status FTZ Batam ke KEK salah satu materi pembahasan Moeldoko bersama unsur pimpinan BP Batam. Meski tidak dijelaskan secara ricin, KSP seperti memberi sinyal bahwa Pemerintah Pusat akan tetap membuat kebijakan baru di Batam.

• Baca: Catatan dari FGD 'Masa Depan FTZ Batam'

"Apakah itu perubahan di substansi atau strukturnya. Saya pikir semua kebijakan melalui tahapan dan pertimbangan. Yang pasti untuk Batam ada evaluasi, Batam yang lalu seperti apa dan Batam yang baru seperti apa," kata Moeldoko.

Dikatakan Moeldoko, status Batam acap kali diperbincangkan dalam forum Kemeneterian. Di mana, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Batam menjadi sesuatu, yang lebih dari negara-negara tetangga.

• Baca: Asosiasi Pengusaha di Kepri Deklarasikan Penolakan KEK di Batam

Batam ke depan harus menjadi sesuatu. Kalau ada yang setuju dan tidak setuju itu sudah biasa. Tetapi yang terpenting Presiden memiliki sebuah keyakinan, bahwa Batam ke depan itu harus menjadi sesuatu," tegasnya.

Editor: Gokli

---