Pimpinan DPR Sikapi Serius Penangkapan Politisi Demokrat Amin Santono

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Anggota DPR Amin Santono dari Fraksi Partai Demokrat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/5/2018) malam lalu, Pimpinan DPR akan terus melanjutkan langkah-langkah pembenahan internal yang sedang berjalan, termasuk keterbukaan atau transparansi dalam pembahasan anggaran dan konsistensi menegakan kode etik.

"Fakta tentang hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas seorang anggota Komisi XI DPR yang diduga menerima suap dari pembahasan APBN-P 2018 disikapi dengan sangat serius oleh pimpinan DPR.," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Bersama MKD, kata Bamsoet, Pimpinan DPR tengah berupaya menegakan kode etik anggota dewan. Hasil OTT itu memperlihatkan bahwa modusnya sama dengan kasus-kasus terdahulu.

"Maka, selain sebagai tambahan contoh kasus, Hasil OTT KPK itu diterima pimpinan DPR sebagai masukan untuk merancang rumusan baru kode etik anggota dewan," katanya.

Namun, tentu harus dibuatkan ketentuan baru yang membatasi interaksi anggota dewan dengan para pihak yang punya kepentingan pada proyek-proyek dalam APBN.

"Kalaupun interaksi itu dianggap sangat diperlukan, hendaknya diagendakan secara terbuka oleh komisi-komisi yang berkaitan. Keterbukaan itu menjadi keharusan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak mana pun, termasuk institusi penegak hukum," katanya.

Pimpinan DPR berharap setiap anggota dewan menghindari atau mencegah pertemuan-pertemuan tertutup dengan para pihak yang terlibat langsung dalam proyek-proyek APBN.

"Sudah ada beberapa hasil OTT KPK yang menggambarkan keterlibatan anggota dewan dalam kasus suap. Semua kasus itu hendaknya menjadi pembelajaran, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Editor: Surya

---