Mekanisme Penyusunan dan Penggunaan APBN

BATAMTODAY.COM, Batam - Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa dan civitas akademis dari Batam ini digelar di Balaiurang Sari BP Batam, Jumat (06/04/2018).

Deputi I Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Purwiyanto yang membuka acara tersebut mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai APBN. Mulai dari mekanisme penyusunannya hingga penggunaannya untuk sektor-sektor produktif.

Purwiyanto mengatakan, APBN merupakan salah satu instrumen negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Agar pencapaian yang diharapkan bisa terealisasi dengan baik, butuh dukungan dari semua stakeholder, termasuk mahasiswa.

"Mahasiswa memiliki pemahaman yang objektif tentang APBN, sehingga isu-isu yang berkembang terkait APBN bisa disikapi dengan bijaksana dan konstruktif," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, narasumber dari Kementerian Keuangan cukup padat bicara tentang APBN. Mulai dari proses penyusunan APBN, feformasi keuangan negara hingga dukungan APBN untuk pembangunan di Indonesia, khususnya Batam.

"Yang kita harapkan seluruh stakeholder punya persepsi yang sama. Yang penting adalah pemahaman yang tepat," jelasnya.

UU perpajakan ditentukan oleh DPR dan pemerintah. APBN juga demikian, bentuknya adalah UU yang diajukan oleh pemerintah, dibahas dan disetujui oleh DPR dengan saran dari DPD RI. Banyak sekali tahapan yang harus dilalui, mulai dari usulan, pembahasan hingga pengesahan.

Dalam proses pembahasan itu APBN akan digodok bersama. Tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu dibahas lebih dalam. Sehingga penggunaa APBN di semua daerah, khususnya Batam benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat.

"Yang tujuannya harus konstruktif. Untuk Batam misalnya, pembangunan di daerah ini seusai dengan tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan," katanya.

Kepala Seksi Penyusunan APBN, Aksa Nugraha mengatakan, tantangan APBN untuk kedepannya dilihat dari ruang fiscal terbatas, mandatory spending dan belanja wajib relative besar, kualitaas belanja yang lebih baik, penyerapan anggaran belum optimal yang menjadi tantangan Kementrian Keuangan dalam menyusun APBN.

Editor: Gokli