Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi Hukum DPR Minta Polda Kepri Proses Kasus Pemukulan Saut Panjaitan
Oleh : Surya
Jum'at | 06-01-2012 | 17:11 WIB

JAKARTA, batamtoday - Komisi Hukum  DPR meminta Polda Kepri segera menindaklanjuti kasus pemukulan Saut Panjaitan, kader salah satu parpol, oleh Sekuriti Diskotik Planet 3 Nagoya, Batam. Publik justru akan menduga Polda Kepri menjadi backing Diskotik Planet 3, apabila kasus penganian yang melibatkan sekuriti diskotik tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Saya kira Polda Kepri harus segera menindaklanjuti kasus pemukulan tersebut, dan polisi tidak bisa melakukan pembiaran. Nanti malah muncul dugaan kalau polisi menjadi becking diskotik tersebut, makanya ketika terjadi kasus penganiayaan polisi tutup jangan mata," kata Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR di Jakarta, Jumat (6/1/2011).

Dalam catatannya, banyak kasus yang terjadi di Kepri ada kesengajaan dilakukan pembiaraan dan tidak ditindaklanjuti, seperti berbagai kasus penyeludupan BBM, mobil mewah dan lain-lain yang hingga kini penyelesaiannya tidak jelas.

"Tidak sekali ini saja melakukan pembiaraan, harusnya kalau melakukan penindakan dengan tegas tidak perlu mengistimewakan pihak tertentu. Kita minta tindakan tegas, tidak padang  buluh," katanya.

Menurutnya, pembiaran yang dilakukan polisi terhadap kasus kekerasan tidak hanya terjadi di Kepri saja, tetapi juga terjadi di berbagai daerah. Karena itu, kata Yani, pada saat Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo akan mempertanyakan hal ini.

Ia berharap agar polisi bisa bersikap profesional dan tidak mengistimewakan pihak tertentu. "Silahkan korban kalau mau mengadu ke Komisi III DPR, nanti akan kita tanyakan saat Rapat Kerja dengan Kapolri," katanya.

Tindakan Polda Kepri yang tidak menindaklanjuti kasus pemukulan Saut Panjaitan, karena ada dugaan mengistimewakan Diskotik Planet, bisa merusak citra Polri yang tengah dibangun oleh Kapolri bersama DPR. "Percuma juga kalau DPR dan Kapolri sedang giat-giatnya memperbaiki citra Polri, sementara anggotanya di daerah tidak mendukung dan bertindak sebaliknya yang bisa merusak citra Polri," katanya.