BATAMTODAY.COM, Jakarta - Posko Nasional Menangkan Pancasila, kembali melakukan parade di Jakarta dan di beberapa daerah, dalam rangka melakukan Gerakan KOREKSI.

"Tujuannya agar Pancasila betul-betul menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga supaya Pancasila menjadi bintang arah bagi bangsa Indonesia dalam menyeberangi jembatan emas kemerdekaan, menuju Indonesia yang adil makmur, kuat serta mandiri," kata Ahmad Rifai, Koordinator Posko Nasional PRD dalam rilisnya, Minggu (11/3/2018).

Menurut Rifai, bangsa Indonesoa dipersatukan bukan hanya oleh kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah, tetapi juga kesamaan cita-cita, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Sayang, janji kemerdekaan itu tercegat oleh melebarnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan mahalnya harga kebutuhan dasar," katanya.

Pada tahun 2015, rasio gini Indonesia sempat menembus 0,42, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Secara global, tingkat ketimpangan di Indonesia menempati peringkat keenam terburuk di dunia.

Namun, Angka kemiskinan juga masih sangat tinggi. Jika merujuk pada ukuran Bank Dunia, atau ukuran 1,9 USD ( setara Rp 775.200 per bulan), masih ada 70 juta rakyat Indonesia terjerembab dalam kemiskinan.

Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD mengatakan, hari-hari ini rakyat juga diperhadapkan dengan harga kebutuhan dasar yang makin mahal. Mulai dari kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, air bersih, pendidikan, hingga kesehatan.

Mahalnya harga kebutuhan dasar itu disebabkan oleh pelepasan harga kebutuhan pokok pada mekanisme pasar, pencabutan subsidi sejumlah komoditas pokok (BBM, listrik, dan gas elpiji), dan privatisasi layanan public (pendidikan dan kesehatan).

Belum lagi, hingga hari ini penyelenggaraan Negara belum berhasil menghadirkan kesetaraan semua warga Negara, terutama kesetaraan gender. Tahun 2016, ada 259.160 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Disamping itu, perempuan juga belum menikmati kesetaraan ekonomi dan politik.

Karena itu, melalui Parade Menangkan Pancasila ini PRD mau mengingatkan penyelenggara Negara, bahwa cita-cita kemerdekaan tidak mungkin terwujud jika masih ada ketimpangan dan kemiskinan.

"Persatuan nasional akan rapuh jika tidak berbasiskan pada kesejahteraan sosial. Kebangsaan kita akan absurd jika tidak ada kesetaraan gender," kata Agus.

Untuk mewujukan kesejahteraan sosial, negara harus memperkuat ekonomi nasional, dengan jalan membangun kedaulatan pangan melalui penguatan pertanian dalam Negeri.
Lalu, membangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri dengan bertumpu pada Negara/BUMN, swasta nasional, UMKM/koperasi.

Editor: Surya