Presiden Jokowi Disayangkan Tak Miliki Penasehat Hukum Tata Negara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa kasihan sama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memiliki penasihat tata negara, hingga masalah pengesahan Undang-Undang tentang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU-MD3), harus molor.

"Kasihan Presiden. Saya sedih melihat Presiden gak punya penasihat tata negara, jadi nggak konstitusional dan ngalur serta ngidul aja," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (5/3/2018).

Bahkan Fahri menyebut bahwa orang-orang disekitar Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam masalah itu, hingga mereka terlihat ngaur dalam bekerja. Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Jokowi harus berhati-hati.

"Presidennya harus hati-hati. Nggak punya penasehat tata negara sih, jadi ngaur gitu kiri-kanannya. Ada orang-orang jago disekitar Presiden, tapi tidak jelas tu Presiden. Bahkan, sikapnya terhadap UU MD3 ini bahaya betul," ucapnya.

Tak sampai disitu, Fahri juga mengakui Presiden tidak memiliki orang ahli dalam bidang eknomi, hingga keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh orang nomor satu dibangsa ini tidak subtansial.

"Ada tantangan membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya yang sangat subtantif. Ini bisa babak belur saat debat Presiden nanti," katanya.

Langkah Jokowi bisa dimuluskan saat debat Presiden nanti, bila tidak ada lawannya selain melawan ‘Kotak Kosong’. Namun, Fahri mengaku hal itu sulit terjadi karena kotak kosong tak bisa menghadapi manusia, selain kotak kosong menghadapi kotak kosong.

"Ya kecuali kalau lawan kotak kosong. Makanya ada yang pengen Presiden lawan kotak kosong. Bahaya dong, yang bisa lawan kotak kosong hanya kotak kosong, gak bisa manusia," jelasnya.

Editor: Surya

---