Oleh Ricky Rinaldi

INFRASTRUKTUR bisa dikatakan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur. Hal tersebut, diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas perekonomian. Banyak kalangan yang membandingkan infrastruktur saat era SBY dan era Jokowi.

Jika dilihat pada era sebelum Jokowi tepatnya pada era SBY, ada program yang bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun proyek infrastruktur dalam program ini masih banyak yang belum teralisasikan. Pengamat menilai, program insfrastruktur SBY dulu lebih terarah dibanding rezim sekarang, meski banyak yang belum tuntas selama dua periode pemerintahan (2004-2014).

Dan pembangunan era Jokowi saat ini sudah lebih maju dan bergerak dengan cepat sehingga proyek infrastruktur dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Ada beberapa hal perubahan strategis di era Jokowi, inilah yang bisa dikatakan beda dari pemerintahan sebelumnya. Tapi tidak hanya bicara soal strategi, tapi harus ada yang dikerjakan. Inilah yang beda dari pemerintahan sebelumnya.

Selain perbedaan strategi, perubahan alokasi anggaran pembangunan yang lebih diprioritaskan ke wilayah Timur Indonesia. Pasalnya, sebelum pemerintahan Jokowi, pembangunan hanya tersentris di Pulau Jawa saja, sehingga wilayah Timur Indonesia terkesan dilupakan. Perbedaan lainnya adalah mengubah alokasinya, tadinya infrastruktur di Jawa sentris sekarang alokasinya di geser di Indonesia Timur.

Alasan pemerintah Jokowi mengalokasikan anggaran lebih ke Indonesia timur lantaran, pulau Jawa jika dilihat dari segi pendapatannya sudah termasuk tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Salah satu proyek infrastruktur monumental yang sedang dibangun di luar Jawa adalah Trans Papua.

Proyek ini menembus medan yang berat, melintasi hutan, bukit, dan sungai, yang membentang sepanjang 3.259,4 km. Hingga tahun ini, pembangunan jalan sudah sepanjang 2.905,75 km. Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 18,54 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Daerah perbatasan Kalimantan juga menjadi perhatian Jokowi.

Alasannya karena kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan dari Republik ini. Pemerintah pun mempercepat pembangunan jalan perbatasan Kalimantan. Selain untuk kedaulatan, pembangunan jalan paralel perbatasan menggali potensi ekonomi di kawasan Kalimantan yang belum tergarap.

Jalan perbatasan membentang paralel dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Total panjang keseluruhannya mencapai sekitar 1.900 km.

Dari total panjang jalan tersebut, baru 1.582 km yang sudah tembus atau mayoritas sudah bisa dilewati kendaraan. Dari total tersebut, sepanjang 520 kilometer merupakan pembukaan jalan baru yang dikebut dalam dua tahun terakhir ini. Pemerintah menargetkan keseluruhan jalan paralel perbatasan Kalimantan akan tembus di 2019. Di wilayah barat, pembangunan infrastruktur pun tak ketinggalan.

Pembangunan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan provinsi paling atas hingga paling bawah di Pulau Sumatera itu bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian yang baru. Ada sejumlah ruas yang masuk dalam jaringan tol ini, namun yang diprioritaskan hanya 4 ruas yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Kandis-Dumai dan Bakauheni-Terbanggi Besar.
Sejumlah ruas sudah masuk masa konstruksi, namun masih ada juga yang masih dalam tahap pembebasan lahan.

Selain jalur darat, Jokowi juga mendorong pembangunan tol laut. Salah satu mandat dari tol laut ini adalah untuk menekan harga. Selama ini harga di Jawa dan di Papua terpantau sangat jauh. Misalnya, satu sak semen di Jawa dijual di kisaran Rp 75 ribu, tapi di Papua bisa lebih dari Rp 1 juta.

Tidak kurang dari Rp409,0 triliun dianggarkan pemerintah Jokowi-JK dalam RAPBN 2018 guna menggenjot pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp 395,1 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp 9 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,9 triliun.

Jumlah proyek yang ingin diselesaikan pun cukup ambisius. Sebanyak 155 proyek harus selesai sebelum atau pada 2019. Sebanyak 118 di antaranya wajib tuntas sebelum atau pada 2018. Jadi, bisa dikatakan, pembangunan infrastruktur di era Jokowi memang sangat masif.

Karena masif dan menyolok, tidak heran jika pembangunan infrastruktur sangat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Masyarakat melihat pemerintahan Jokowi-JK sedang melaksanakan pembangunan. Kiranya ini poin penting karena infrastruktur adalah investasi jangka panjang.

Ia tidak bisa terlihat langsung manfaatnya hari ini juga. pembangunan infrastruktur wajib hukumnya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dan meningkatkan daya saing. "Infrastruktur bukan untuk kemewahan, tapi kebutuhan agar bangsa ini mampu berkompetisi bangsa lain.

Pembangunan infrastrutur di era Pemerintahan Jokowi-JK relatif lebih baik. Ketegasan dan gebrakan yang dilakukan menjadi kunci untama dalam memajukan Negara. Namun demikian, tetap diperlukan dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah yang sehingga tercipta situasi kondusif untuk melanjutkan pembangunan.*

Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)