Jakarta, Batamtoday - DPP Partai Gerindra menolak rencana pembangunan gedung baru DPR seluas 157 meter persegi, 36 lantai yang menelan pembangunan Rp1,3 triliun. Pasalnya rencana pembangunan tersebut merupakan penghamburan uang rakyat, pengkhianatan amanat rakyat dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia.

 “Tak benar adanya semua fraksi mendukung pembangunan gedung DPR sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Klaim itu merupakan pembohonan publik, karena itu Fraksi Gerindra tegas menolak dan mendesak dibatalkan pembangunan gedung baru DPR itu, “ ujar Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon didampingi oleh Sekjen DPP Ahmad Muzani dalam jumpa pers di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (11/1).

Dana pembangunan gedung DPR senilai Rp1,3 triliun itu dikeluarkan secara bertahap dari APBN 2010 sebesr Rp50Miliar, APBN 2011 sebesar Rp800 Miliar dan sisanya dari APBN 2010 atau setara Rp2,2miliar harga setiap ruangan anggota DPR.

Menurut Fadli jika dialihkan untuk anggaran pembangunan perumahan sederhana tipe 21 dengan beaya Rp60juta per unit, maka akan terbangun 22 ribu rumah baru bagi 22 ribu Kepala Keluarga (KK) atau ekuivalen dengan 110 ribu jiwa yang terbebas dari hujan dan panas serta hidup serta sehat dan layak. Dana senilai Rp1,3 triliun itu semakin terasa jika dialokasikan untuk membeli komoditas petani dengan harga layak saat musim panen dan peningkatan ketersediaan pupuk saat musim tanam. Jika dialihkan untuk menanam padi, maka bisa menanam padi seluas 26.000 hektar sawah. Artinya produksi pangan akan meningkat dan tak perlu lagi impor beras.

Lebih jauh kata Fadli, jika dikonversikan dengan kepentingan rakyat, total dana pembangunan gedung baru DPR dialihkan untuk tambahan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun, maka alokasi dana Jamkesmas naik 100 persen dari alokasi dana bantuan iuran Jamkesmas yang sudah ditetapkan sebesar Rp6000 per bulan atau Rp72.000 pertahun untuk satu warga miskin.

Jika dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah baru, maka anggaran pembangunan gedung baru DPR itu bisa membangun sebanyak 12.000 gedung sekolah baru, dengan standar beaya pembagunan untuk gedung sekolah perlokalnya senilai Rp50juta/ruang kelas.

Fraksi dan DPP Partai Gerindra mendesak agar dana pembangunan gedung DPR yang telah dianggarkan untuk dialihkan menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, “ ujarnya seraya menginstruksikan Fraksi Gerindra untuk konsisten memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran negara.

Gerindra menuntut pimpinan DPR agar menjelaskan reformasi DPR dalam rangka peningkatan kinerja DPR kepada sembilan pimpinan fraksi DPR. Setelah dijelaskan kepada pimpinan fraksi, nanti DPP parpol akan menentukan sikap setelah memperoleh penjelasan dari fraksi di DPR.

“Kalau fraksi tak setuju, kita juga akan menolak. Sebaliknya kalau fraksi setuju, karena menunjang kinerja DPR sesuai amanat konstitusi, maka DPP akan mendukung. Karena itu pimpinan DPR hendaknya menjelaskan terlebih dulu kepada pimpinan fraksi, “ ujarnya