BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Adanya dugaan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam seleksi calon Dirut Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri mendapat sorotan LSM Kepri Corruption Watch (KCW).

Abdul Hamid, Pembina LSM KCW mengatakan menilai, ketidaktransparanan seleksi Calaon Dirut BUP yang dilakukan Biro Ekonomi dan Timsel, semakin menambah daftar panjang dugaan KKN dalam memilih Kepala Lembaga atau Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kepri ke depan," tegas Hamid, Jumat (29/12/2017).

"Tidak adanya tranparansi dalam penerimaan calon Dirut BUP Kepri ini semakin memperkuat dugaan KKN dalam pemilihan Kepala OPD serta pejabat eselon di Pemerintah Provinsi Kepri," katanya lagi.

?Parahnya, tambah Hamid, ?ketika Gubernur Nurdin Basirun sering menyebut transparansi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan profesional justru memunculkan banyaknya dugaan KKN dalam proses penempatan Kepala OPD dan Lembaga, bahkan dalam pengelolaan APBD.

"Pernyataan Nurdin yang menyebut E-Planning, E-Budgeting dan E-Kontroling hanya slogan dan terkesan asbun, dengan sejumlah praktek yang terjadi," tegasnya.

Atas dasar itu, Hamid mempertanyakan komitmen Nurdin atas transparansi dan profesionalisme dalam mengelola Pemerintah Kepri. "Sudah sepatutnya, hasil seleksi Calon Dirut BUP Kepri dibuka dan diumumkan sebelum salah satu calon dipilih dan ditetapkan," pungkasnya.

Editor: Yudha