BATAMTODAY.COM, Batam - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam akan mengalami defisit, karena sejumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 tidak tercapai. Sejauh ini baru 81,72 persen capaian dari total terget Rp1,082 triliun.

Belum lagi Pemerintah Kota (Pemko) Batam harus melunaskan piutang yang belum terbayar. Utang itu dikatakan Seketaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mencapai Rp100 miliar.

"Apa yang dilakukan Pemko ke depan tahun 2018, jelas tugas kita membayar utang yang mencapai Rp100 miliar lebih," ujar Jefridin.

Jefridin mengatakan, Pemko Batam sudah mengambil langkah kebijakan yang akan diambil pada 2018. Di antaranya program yang sudah dijadwalkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan ditunda.

Terutama penundan itu akan terjadi pada rasionalisasi pegawai. Seperti perjalanan dinas ke daerah dalam negri akan ditiadakan sepajang 2018. Begitu juga dengan perjalanan dinas ke luar negeri akan dipangkas sebesar 50 persen.

"Kalau tidak penting ke luar negri, akan ditiadakan. Tapi kalau penting akan dipotong 50 persen. Contoh jatah berangkat ke luar negri sebanyak 2 orang, tapi boleh diberangkatkan 1 orang saja," ujarnya.

Tidak hanya itu, kosumsi makan di setiap rapat pegawai akan ditiadakan, kegitan seromonial, pengadaan alat pegawai, juga akan dipertimbangkan untuk ditunda pada 2018 mendatang.

"Ya, pegawai puasa dulu, ga ada duit. Tapi yang bersentuhan langsung ke masyarakat tetap berjalan, begitu juga pembangun, tidak ada satupun yang dipending," katanya.

Jefridi mengaku, penghematan penggunaan angaran pada 2018 ini akan berdampak positif. Dalam perhitungannya, pengurangan kegiatan pegawai dan lainnya akan menguntungkan APBD sebesar Rp100 miliar.

"Kita ada untungnya lebih kurang Rp100 M, tidak hanya bayar utang saja," tegasnya.

Editor: Udin