Komisi I DPR Minta Kemenlu Jelaskan Penolakan Ustad Abdul Somad ke Hongkong

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penolakan yang dilakukan oleh petugas Bandara Internasional Hongkong pada Ustaz Abdul Somad pada Sabtu (23/12/2017) mendapat respons dari Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis. Ia menyayangkan kejadian tersebut.

"Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hong Kong mengapa mendeportasi Ustadz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga" ujar Kharis dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (24/12/2017).

Anggota Fraksi PKS ini menambahkan bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara dan merupakan amanat konstitusi seperti pada pembukaan UUD 1945.
"Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu RI, apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian di deportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait," lanjutnya.

Tertulis dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban "inter alia" antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

• Baca juga: Hongkong Tolak Ustad Abdul Somad Masuki Wilayahnya

Kharis menambahkan meski melindungi WNI adalah kewajiban negara, namun masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri.

Dia menuturkan bahwa WNI yang akan bepergian ke luar negeri harus memahami prosedur, ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan, hak dan kewajiban. Dan hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pemahaman tersebut.

"Ketika kita berada di luar negeri, dimana kewenangan Pemerintah RI dibatasi oleh adanya kedaulatan hukum di negara dimana WNI tersebut berada, Pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut," tutupnya.

Sebelumnya Ustaz Somad mengalami penolakan di Bandara Internasional Hongkong oleh pihak bandara. Disana dia diinterogasi dan dipulangkan melalui pesawat yang sama dikeberangkatan sore hari sehingga dia tidak dapat mengisi kegiatan pengajian di Hongkong.

Editor: Surya

---