Sosialisasi Transfer Dana Daerah dan Dana Desa 2018

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tiga Menteri Kabinet Jokowi dan JK, memberi pengarahan dan penekanan, agar Kepala Daerah di Indonesia dapat melaksanakan dan menggerakkan dana APBD sesuai dengan mekanisme dan aturan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT dan Menteri PPN pada acara sosialisasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 serta penganugerahan Dana Rakca Award di Aula Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/217) melalui rilis.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam arahanya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan, pengelolaan keuangan publik yang baik, diharapkan mampu membangkitkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

"Melakukan sinergitas antara pusat dan daerah dapat dilakukan dengan penggunaan instrumen keuangan yang benar, penyelenggaraan negara harus dikelola secara berkualitas, transparan dan akuntabel demi menciptakan kemakmuran yang berkeadilan," ujar Sri Mulyani.

Untuk mewujudkan itu tambah Sri Mulyani, semua perlu manajamen yang baik yang dimulai dari perencaanan sehingga pelaksanaan dan hasil akhirnya baik.

"Membuat kebijakan, perlu untuk dikawal dan melihat momentum dengan lingkungan sekitar, kebijakan terkait pendanaan desa terus kita kawal agar benar-benar dapat tersalurkan dan dirasakan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo, dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Pembangunan salah satu elemen yang penting untuk terus dilakukan, terutama untuk desa yang menjadi prioritas.

"Indonesia adalah negara yang besar dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan segala potensi yang dimiliki, harus dapat dikelola dengan maksimal," ujarnya.

Pembangunan yang saat ini dimulai dari desa baik infrastruktur, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya, akan terus diupayakan bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merata.

Menteri Eko melanjutkan, komitmen yang dibangun oleh Presiden Jokowi dengan membangun dari pinggiran tidak akan dapat terlaksana dengan lancar jika tanpa adanya kebersamaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dari data yang didapat, selama pemerintahan Presiden Jokowi, dana sebesar Rp127 triliun telah digelontorkan untuk Dana Desa, untuk itu Menteri Eko meminta komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan sumbangsih dan pemeikiran, agar masyarakat desa mampu menerima dan melaksanakan pembangun desanya dengan alokasi dana tersebut.

"Sumbangsih kita sangat dibutuhkan dan salah satunya dengan adanya sosialisasi ini yang dapat dijadikan pemahaman yang lebih agar dapat diaktualisasikan di lapangan," kata Eko.

Senada dengan Menteri Desa, Menteri PPN Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan bahwa target-target yang ada pada RPJMN harus segera diselesaikan dan itu membutuhkan sumbangsih bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Keberadaan Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya, menjadi sebuah pertanyaan apakah benar dapat membawa kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ini menjadi tugas kita bersama untuk bekerja optimal menyelesaikan target tersebut,” ujar Bambang.

Sosialisasi sendiri dilakukan dalam rangka telah keluarnya UU nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018 yang mana di dalamnya terdapat beberapa kebijakan tentang transfer ke daerah dan Dana Desa.

Antara lain mengenai pengalokasian DAU yang tidak bersifat final, penggunaan sebagian Dana Transfer Umum untuk infrastruktur, pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah yang berfokus untuk mengurangi kesenjangan layanan dasar publik di daerah serta pemberian Dana Desa dengan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin yang tinggi.


"Perubahan kebijakan yang fundamental dilakukan demi terwujudnya Dana Desa yang tepat guna dan tepat sasaran," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam laporannya.

Dari Provinsi Kepri, sosailasi ini sendiri juga dihadiri Sekda Provinsi Kepri TS Areif Fadillah, serta Asisten III M Hasbi, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, seta Kepala Dinas PMD Sardison dan tamu undangan lainnya.

Usai mengikuti sosialisasi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah mengatakan, bahwa dengan sosialisasi yang telah didapat pada acara hari ini, menambah pengetahuan aparatur di daerah untuk lebih fokus dan sejalan dalam menggerakan APBD sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dari sosialisasi yang telah digelar tadi, banyak pegetahuan yang kita dapat, salah satunya tentang 'mandatory spending' adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang, bahwa pemerintah harus berkomitmen menjaga ketentuan bahwa setiap APBD harus berfokus pada dana pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sebesar 10 persen dan infrastruktur sebesar 25 persen," ujar Arif.

Setelah mengikuti sosialisasi hari ini, Arif segera mengumpulkan seluruh Kepala OPD dan akan melakukan rapat bersama Gubernur untuk mempelajari struktur APBD Provinsi Kepri.

"Hal itu kita lakukan agar dapat terus menjaga kelancaran dalam pembangunan dan belanjanya tepat waktu, efisiensi dan akuntabel,” ujar Sekda lagi.

Editor: Udin