BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai Partai Golkar saat ini berubah sebagai partai payah, memble dan tak punya harga diri saat Ketua Umumnya, Setya Novanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP.

Tindakan para pengurus Golkar menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ada hubungan dengan Golkar agar partainya diselamatkan, merendahkan harga diri Golkar yang telah berkuasa 32 tahun pada masa Presiden Suharto.

"DPD I Golkar ramai-ramai mendatangi Presiden itu menunjukkan jika partai ini payah. Kenapa tidak sekalian meminta agar Jokowi jadi Ketua Umum Golkar, selesai persoalan. Seharusnya yang didatangi itu Ketua Umum Golkar Setya Novanto,” tegas Margarito di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Hal itu disampaikan pada acara dialektika demokrasi "Kursi Kosong Ketua DPR RI" bersama Wasekjen DPP PPP Achmad Baedowi, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto, dan Ketua DPD I Golkar Provinsi NTT Melki Lakalena.

Karena itu dia menyayangkan sikap politik Golkar akhir-akhir ini. Margarito mengatakan, DPR RI itu bekerja berdasarkan aturan. Sehingga tidak tepat kalau dikembalikan ke Novanto untuk mundur.

"MKD itu bekerja tidak berdasarkan pada pidana, tapi etika dan moral untuk menjaga marwah DPR RI untuk kepentingan umum. Di mana dalam Pasal 81 UU MD3 itu tak sulit untuk memberhentikan Novanto,” ujarnya.

Dengan demikian, MKD harus bekerja. "Bekerjalah MKD dengan jujur untuk menemukan fakta yang lengkap. Kemudian ambil keputusan. Mau diganti atau tidak Novanto, yang penting bekerja sekarang,” pungkasnya.

Ketua DPD I Golkar Provinsi NTT, Melki Lakalena, menegaskan sikap politisi Golkar saat ini terserah. Di satu sisi, DPD RI bertemu Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Jokowi, serta ada yang tetap konsisten dengan mengikuti putusan rapat pleno, semua akan bertemu di titik yang satu, yaitu untuk keselamatan Golkar.

"Tapi, untuk pergantian Ketua DPR RI harus bersabar sampai ada keputusan praperadilan. Kita hormati proses hukum. Sekjen Golkar dan Novanto juga masih aktif komunikasi,” tegas Melki.

Sementara itu, Yandri Susanto dan Achmad Baidowi sependapat jika kasus Novanto ini membuat citra DPR dan MKD makin buruk di masyarakat. Karena itu sebaiknya Novanto mundur.

"Mau menang atau kalah di praperadilan, sebaiknya Novanto tak usah lagi menjadi Ketua DPR RI dan lebih baik fokus ngurus Golkar dan jadi bos di Golkar,” ujarnya.

Kedua, DPP Golkar harus mencopot Novanto, tentu kata Yandri, setelah Munaslub Golkar, dan ketiga MKD yang memberhentikan Novanto. "Bagaimana pun kasus Novanto ini manyandera DPR,” kata politisi PAN itu

Editor: Udin