BATAM, batamtoday - Sejumlah pengusaha SPBU di Kota Batam meminta agar pemerintah mengizinkan mereka membuka SPBU yang menjual BBM bukan produk Pertamina.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara pelaku usaha ritel BBM dengan pemerintah kota yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Batam hari ini, Rabu (7/12/2011), terkait dengan kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu terakhir di kota ini.

"Perlu diperlonggar izin pembukaan SPBU non subsidi non Pertamina. Karena BBM yang dijual niaga umum lain itu bisa di bawah harga jual Pertamina," ujar Sahat Sianturi, pengusaha SPBU, dalam rapat.

Pembukaan SPBU non Pertamina itu menurut dia salah satunya bertujuan agar masyarakat memiliki pilihan mengisi bahan bakar.

Harga jual BBM non subsidi dari Pertamina dinilainya jauh lebih tinggi dibandingkan produk BBM serupa dari pemasok lain.

Dia juga menuding selama ini Pertamina telah melakukan monopoli dalam penjualan BBM ke industri atau ke pengusaha SPBU.

Karena itu dia meminta agar ada kebijakan dari pemerintah yang membolehkan dibukanya stasiun pengisian bahan bakar khusus non subsidi di luar produk Pertamina.

Pembukaan SPBU non Pertamina itu pun diyakininya bisa menekan potensi kelangkaan BBM yang sering terjadi di Kota Batam.

"Hampir setiap hari kami dapat cacian makian dari masyarakat. Karena masyarakat tahunya SPBU yang tanggung jawab. Makanya kami harap Desember ini kita juga harus fokus bagaimana menghindari kelangkaan," kata Maja Manalu, pengusaha SPBU yang lain.

Selama ini, menurutnya, sempat muncul pemikiran kelangkaan BBM, khususnya Premium, itu disengaja agar penjualan Pertamax Plus bisa ditingkatkan.

Tapi ternyata, saat ini produk bensin non subsidi tersebut juga langka di pasaran, beberapa SPBU yang menjual Pertamax Plus mengalami kekosongan stok.

"Bahkan katanya kosong sampai tanggal 9 Desember. Kalau seperti ini, Premium tidak ada, Pertamax juga kosong, bagaimana masyarakat?" tanyanya.

Sementara itu Ahmad Hijazi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam menyambut positif usulan pengusaha tersebut.

Dan ia meminta usulan tersebut dimasukkan menjadi salah satu rekomendasi DPRD yang akan disampaikan ke pemerintah pusat dalam waktu dekat.

"Tapi juga ada perlu diversifikasi energi. Misalnya dengan Compress Natural Gas untuk kendaraan seperti taksi dan bus. Karena lebih murah juga biayanya dari premium," ujarnya.

Selain izin SPBU non Pertamina, pengusaha juga mengajukan permintaan lagi dalam rapat tersebut.

Pemerintah juga diminta menyampaikan ke masyarakat bahwa kuota BBM subsidi di Kota Batam semakin berkurang sehingga masyarakat dapat memahami dan diharapkan mulai beralih menggunakan BBM non subsidi dari BBM bersubsidi, khususnya golongan ekonomi menengah ke atas.

Anggota Komisi II, T Erikson Pasaribu mengatakan masyarakat perlu diingatkan hal itu agar tidak terjadi 'panic buying' karena dikhawatirkan nantinya malah SPBU yang akan menjadi sasaran amukan massa ketika BBM semakin sulit diperoleh.