Tak Kunjung Ada Solusi, Amsakar Muak Bahas Dualisme Kepemimpinan di Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengaku sudah berulang-ulang kali mengikuti rapat, dalam menyikapi permasalahan Batam. Namun sampai detik belum terselesaikan.

"Masalah Batam sangat sering di bahas, DPRD Kepri/Batam, hingga menjadi topik di TV Nasional. Tetapi apa yang didapat, tidak ada solusinya. Makanya saya sudah muak," kata Amsakar, usai mengikuti Public Hearing DPRD Provinsi Kepri dengan tema 'Manuju Batam Maju', Jumat (13/10/2017) di Hotel Sahid, Batam Center.

Ia menambahkan, seharusnya tidak perlu melakukan seminar atau diskusi, menghadapi masa depan Batam. Karena Presiden mengarahkan Batam bisa menerapkan KEK dengan mudah.

• Baca:Batam Bisa Maju Jika Dualisme Kepemimpinan Diselesaikan

"Sampai sekarang PP untuk mengatur kewenangan BP dan Pemko Batam itu tidak pernah dikeluarkan Pemerintah Pusat. Berulang-ulang kali pembahasan, tetapi hasilnya tidak ada, sampai sekarang," tegasnya.

Sebelumnya, Prof. Ryas Rasyid pembicara dalam Public Hearing DPRD Provinsi Kepri dengan tema 'Manuju Batam Maju' menyampaikan, agar Batam bisa maju, dualisme kewenangan harus diselesaikan.

• Baca: DPRD Kepri Gelar Public Hearing Bahas Tumpang Tindih Kewenangan BP-Pemko Batam

Menurutnya, aturan yang selama ini dikeluarkan dualisme kepemimpinan itu, sangat membebani masyarakat. Imbas kelambatan dan kelesuan pertumbuhan ekonomi Batam.

"Statusnya harus diubah, tadi ada 5 opsi yang saya paparkan. Apapun opsi yang dipilih, itu harus dikaji dan yang terpenting menyelesaikan dualisme pemerintahan ini," ujar Prof Ryas.

Editor: Gokli

---