Batam Bisa Maju Jika Dualisme Kepemimpinan Diselesaikan

BATAMTODAY.COM, Batam - Dualisme kepemimpinan di Kota Batam, masalah utama yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota dengan BP Batam menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, karena tidak sejalan dan kerap bertentangan.

Hal ini disampaikan Prof. Ryas Rasyid, saat menjadi pembicara dalam Public Hearing DPRD Provinsi Kepri dengan tema 'Manuju Batam Maju', Jumat (13/10/2017) di Hotel Sahid, Batam Center.

Ia mengatakan aturan yang selama ini dikeluarkan dualisme kepemimpinan ini, sangat membebani masyarakat. Imbas kelambatan dan kelesuan pertumbuhan ekonomi Batam.

"Statusnya harus diubah, tadi ada 5 opsi yang saya paparkan. Apapun opsi yang dipilih, itu harus dikaji dan yang terpenting menyelesaikan dualisme pemerintahan ini," ujar Prof Ryas.

• Baca: DPRD Kepri Gelar Public Hearing Bahas Tumpang Tindih Kewenangan BP-Pemko Batam

Seharusnya dua pemerintahan di Batam ini perlu bersatu, berfikir serta bijak, memikirkan dan mengurangi beban masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini di Batam, malah sebaliknya.

"Tadi apa namanya? UWTO, itu permasalahan serius. Masyarakat kan sudah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), kenapa masih ditarik melalui UWTO, ini kan aneh," herannya.

Karena satu objek dilakukan pemungutan oleh dua pemerintahan, ia menilai sangat tidak bijak. Seharusnya pemerintah harus menghilangkan salah satu kewajiban masyarakat.

Wancana Batam dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menurut Ryas salah satu solusi baik, dalam menyikapi permasalahan di Batam. Tetapi untuk menerapkan KEK itu harus sejalan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) guna memberikan dan menghindari dualisme kewenangan.

"Apapun status yang akan diterapkan, harus dikaji ulang dan harus bisa menyelesaikan dualisme. Karena selama ini rakyat yang menjerit," ujarnya.

Editor: Gokli

---