Pimpinan BP Saatnya Hengkang dari Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Kegagalan Pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengangkat perekonomian Kota Batam, menjadi alasan yang sangat logis untuk meminta seluruh pimpinan BP Batam hengkang dari Pulau Batam.

Hampir setiap hari di media massa, asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo sampai pejabat pemerintah, anggota DPRD, Ormas, LSM dan warga masyarakat menyampaikan keluhan atas permasalahan ekonomi Batam yang diduga dipicu oleh pengelolaan yang salah oleh BP Batam.

Prihatin dengan kondisi ekonomi Batam yang terus terpuruk, Ketua Dekopinda Batam, Andi Bola mengatakan ini saatnya Hatanto dan seluruh Deputi di BP Batam untuk mengajukan pengunduran diri secara bersama-sama kepada dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam agar Batam dikelola oleh tenaga lebih professional.

Dengan kondisi investasi yang terus menurun, perusahaan asing yang sudah banyak tutup, PHK semakin besar, maka dampaknya terasa begitu besar bagi pelaku usaha Koperasi.

"Dari seribu lebih koperasi di Batam, ratusan koperasi sudah tidak aktif," demikian kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima BATAMTODAY.COM, Selasa (11/7/2017).

Koperasi yang selama ini menjadi penopang ekonomi terkena imbas Karena banyak perusahaan yang menjadi rekanan koperasi seperti matisuri. Disamping itu, karyawan yang dulu jadi anggota koperasi juga banyak terkena PHK.

Padahal menurut Andi, yang menggantungkan hidupnya di koperasi sebagian besar masyarakat ekonomi lemah.

"Akibat Batam salah urus oleh pimpinan BP yang tidak menguasai persoalan Batam, koperasi kena getahnya," keluh Andi.

Menurut Andi, pengurus Dekopinda juga heran, kenapa Hatanto Cs seakan tidak peduli atas keluhan yang selama ini disampaikan berbagai kalangan. Menurut Andi, barangkali kalau pimpinan BP Batam sering turun ke lapangan, bisa melihat bagaimana sulitnya perekonomian sekarang.

Mengetahui kondisi Batam menurut Andi, tidak cukup dengan berkantor saja di BP, tinggal di apartemen, atau bolak balik ke Jakarta. "Turun dan lihat, betapa sulitnya ekonomi di Batam, jangan hanya sibuk dengan urusan birokrasi yang sampai sekarang tidak tau masyarakat apa manfaatnya," kata Andi mempertanyakan.

Menurut Andi, koperasi adalah sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harusnya perhatian BP selain kepada pelaku usaha besar dan investor, juga diarahkan pada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi. Justru yang dilakukan BP belakangan ini fokus masalah lahan dan UWTO.

"Kita hanya menyaksikan setiap hari masalah UWTO, sampai-sampai urusan perpanjangan UWTO masyarakat diminta bukti pelunasan UWTO 30 tahun yang lalu, itu semua tidak berdampak pada perekonomian," kata Andi.

• Baca juga: Mudik Selamanya, Kunci Rumah Dititip Security

UWTO itu hanya pada urusan pendapatan BP, bukan pada kesejehateraan masyarakat. Masyarakat yang mau bayar harusnya diberikan kemudahan bukan menambah persyaratan yang makin rumit. Andi memprotes sistem yang dibangun BP saat ini yang tidak berpihak pada pelaku UKM dan Koperasi.

"Sekarang UKM dan koperasi tidak ada lagi kesempatan mendapatkan lahan karena UKM dan koperasi dananya terbatas, sekarang konsep yang bangun kapitalis," kritik Andi.

Pimpinan BP harusnya belajar dari pimpinan terdahulu. Menurut Andi dulu UKM dan Koperasi diberi alokasi lahan untuk berusaha, sehingga lahan yang diperoleh UKM dan Koperasi bisa dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan modal usaha.

"Kalau sekarang jangan harap, orientasinya sudah beda," tambah Andi.

Atas berbagai kondisi tersebut, maka Andi menilai pimpinan BP tidak paham persoalan Batam, sehingga sangat layak mereka kembali ke Jakarta dan menyerahkan pengunduran diri secara sukarela.

Editor: Gokli

---